KNEKS Ungkap Sejumlah Capaian Ekonomi Syariah di 2022
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri halal dalam upaya mencapai target 2024, Indonesia menjadi pusat produk halal global.
Sekretaris KNEKS, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa KNEKS terus memantau dan mengawasi perkembangan dan kemajuan dari berbagai inisiatif strategis yang terkait dengan pengembangan industri halal.
“Tadi telah disampaikan oleh Bapak Wapres bahwa tahun ini kita akan mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia, sehingga fokusnya adalah bagaimana memperkuat ekosistem industri halal,” katanya dalam Rapat Pleno KNEKS 2022, Selasa (20/12).
Rapat juga membahas beberapa progres atau kemajuan yang telah dicapai oleh berbagai Kementerian Lembaga. Menurutnya, dukungan terus diberikan untuk memperkuat perkembangan industri halal Indonesia. Kawasan industri halal yang sudah dibangun akan dibuat semakin sistematis dan kinerjanya terus ditingkatkan.
Jumlah perusahaan yang dapat masuk ke kawasan akan dinilai berdasarkan potensi insentif fiskal dan nonfiskalnya. Kementerian terkait akan terlibat, baik Kementerian Keuangan dari sisi insentif fiskal, maupun non fiskal dari Kementerian industri, perdagangan, dan lembaga lainnya di bawah Menko Perekonomian.
“Untuk ini juga akan dibangun terutama di kawasan Batam Bintan dan Kepulauan Riau untuk transformasi industri halal sehingga dapat menjadi global hub value chain untuk industri halal dunia,” katanya.
Indonesia juga meningkatkan persiapan untuk tahun 2023. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan melakukan simplifikasi dan penurunan biaya sertifikasi halal. Dari APBN sudah disediakan dana untuk tahun ini dan tahun depan sebesar satu juta kuota.
Bahkan pada tahun 2024, jumlahnya akan mencapai 10 juta pelaku terutama UMKM, sehingga akan membutuhkan persiapan dari seluruh ekosistem sertifikasi industri halal. Langkah strategis lainnya terkait dengan Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan.
“Lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia akan ditargetkan untuk segera diakselerasi menjadi prioritas sesuai dengan halal,” katanya.
Ini karena RPH adalah hulu dari berbagai produk daging yang akan dikonsumsi di Indonesia, terutama yang akan digunakan oleh UMKM agar mereka segera mendapatkan sertifikat halal. Koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk membahas sisi biaya, dan Kementerian Keuangan akan terlibat dengan menggunakan kebijakan fiskal.
Selain itu, beberapa inisiatif lain seperti pembangunan indikator aktivitas usaha syariah dan konsep PDB yang berbasis syariah akan dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan BPS serta Kementerian terkait. Ini dilakukan untuk mendukung pembangunan dasbor pusat data ekonomi syariah, sehingga pelacakan akan semakin kredibel.
Kemudian, dalam pengembangan KPBU Syariah terus ditingkatkan. Saat ini sudah ada inisiatif dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Sri mengatakan Kementerian Keuangan juga akan menggunakan “special mission” untuk terus mengembangkan berbagai KPBU yang berbasis transaksi syariah.
“Nanti kita lihat dari Kementerian Lembaga, termasuk OJK dan BI yang terus membangun keuangan syariah termasuk crowd funding, cash wakaf, dan juga sukuk yang sekarang ini sudah sangat maju,” katanya.
Bank Indonesia juga akan terus mengembangkan pasar sukuk dalam upaya untuk meningkatkan keuangan syariah. Selanjutnya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di enam provinsi yang sudah dibentuk diminta untuk diakselerasikan, terutama dalam promosi pariwisata daerah.
Sri mengatakan, berbagai inisiatif terus tumbuh untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal. Termasuk dari BRIN yang mengembangkan gelatin halal. Peningkatan inovasi halal berbasis teknologi juga terus didorong.
“Hal ini penting, terutama karena banyak sekali masyarakat muda yang educated dan suka dengan science,” katanya.
