Kemenperin Pacu Empat Kawasan Industri Halal Gaet Investasi
Jakarta – Pemerintah terus memacu penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional agar berdaya saing global. Langkah nyata diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap empat Kawasan Industri Halal (KIH). Keempat zona tersebut berlokasi di Bintan, Cikande, Jababeka, serta Sidoarjo.
Integrasi terpadu menjadi kunci utama pengembangan kawasan ini. Pemerintah sengaja mempertemukan pelaku usaha, SDM terampil, fasilitas sertifikasi, serta pasokan bahan baku dalam satu hamparan produksi terpadu.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan urgensi diversifikasi ekonomi nasional. Menurut beliau, Indonesia tidak boleh lagi hanya sekadar menjadi target pasar konsumsi produk syariah.
“Dalam hal ini, Indonesia memandang kerja sama internasional menjadi sangat penting agar industri halal tidak hanya berkembang sebagai pasar konsumsi, tetapi juga menjadi basis produksi, investasi, inovasi, dan perdagangan global yang semakin terintegrasi,” kata Agus di Jakarta, Senin (28/9/2026). Dikutip dari REPUBLIKA.
Mengubah Potensi Pasar Menjadi Arus Investasi Riil
Tingginya permintaan domestik selama ini belum sejalan dengan realisasi modal masuk. Oleh karena itu, Menperin mendorong kolaborasi intensif antara pemilik teknologi, pemodal, produsen, dan pasar dunia.
Selaras dengan hal tersebut, Dirjen KPAII Kemenperin Tri Supondy menyoroti keunggulan efisiensi operasional kawasan. Kawasan ini dirancang khusus guna menyederhanakan rantai pasok industri.
“Pendekatan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor halal,” ujar Tri.
Strategi terpadu ini tercantum dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Halal 2025–2029. Ketetapan resmi tersebut berlandaskan payung hukum Permenperin Nomor 40 Tahun 2025. Selanjutnya, regulasi ini mengawal pembenahan kelembagaan, infrastruktur fisik, hingga percepatan sertifikasi legal.
Penguatan Fondasi Kelembagaan dan Akselerasi IKM
Ekosistem pendukung kini diperkuat dengan kehadiran beragam lembaga teknis terakreditasi. Saat ini, tercatat ada 22 LPH, empat LP3H, lima LP2JPH, serta tiga LSP profesional.
Selain itu, pelatihan bimbingan teknis rutin digelar untuk mendongkrak kapabilitas aparatur serta pelaku industri. Program intensif ini memastikan ketersediaan tenaga kerja kompeten yang siap memenuhi standar global.
Pemerintah juga berpihak penuh kepada pelaku usaha rakyat. Buktinya, fasilitasi sertifikasi gratis telah menjangkau 12.171 industri kecil hingga tahun 2026.
Pada akhirnya, produk usaha rakyat didorong unjuk gigi di ajang Halal Indo 2026 serta pameran internasional bergengsi. Di sisi lain, korporasi manufaktur besar dipacu mengadopsi standar sertifikasi melalui apresiasi IHYA.
