Menakar Lompatan Industri Halal Jadi Raksasa Ekonomi Baru
Jakarta – Halal kini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan syariat agama di hilir produksi. Sebaliknya, komoditas ini telah bertransformasi menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan domestik.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bergerak cepat memperluas cakupan pasarnya. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor diperkuat demi mempercepat pembentukan ekosistem yang terintegrasi. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penandatanganan sejumlah Nota Kesepahaman di Kantor BPJPH, Jakarta, pada Rabu (18/6/2026).
Kolaborasi Strategis Multipihak
Otoritas menggandeng mitra strategis untuk memperkuat ketahanan industri ini dari hulu ke hilir. Kerja sama tersebut melibatkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, keterlibatan aktif juga datang dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta PT Arga Bangun Bangsu.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen strategis nasional. Selanjutnya, beliau melihat potensi pasar ini sudah jauh melampaui perkiraan konvensional.
“Industri halal bukan sekadar bisnis besar, tetapi telah menjadi giant business (binis raksasa). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya menjadi kebutuhan keagamaan semata, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional,” ujar Babe Haikal.
Dorong Riset dan Inovasi Digital
Kemitraan dengan dua perguruan tinggi Islam negeri difokuskan pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui ruang akademik ini, integrasi riset dan literasi jaminan produk halal akan dikembangkan secara masif.
Sementara itu, kolaborasi bersama PIP diarahkan khusus untuk memperluas akses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro. Langkah konkret tersebut menjadi angin segar guna mendongkrak daya saing produk lokal di pasar terbuka.
Selanjutnya, digitalisasi tata kelola organisasi dipercayakan kepada PT Arga Bangun Bangsa melalui sistem berbasis AI. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja internal instansi secara efisien.
Babe Haikal menambahkan bahwa konsistensi kerja sama multipihak merupakan kunci utama keberhasilan regulasi ini.
“Halal telah berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Karena itu, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pada akhirnya, efektivitas kolaborasi ini akan menentukan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Visi besar untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia kini membutuhkan pembuktian nyata di lapangan.
