KTT BRICS ke-18 India: Indonesia Pacu Agenda Ekonomi
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS resmi bergulir di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Namun, pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di bawah bayang-bayang eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Ketegangan geopolitik tersebut kian memicu gangguan rantai pasok energi global melalui Selat Hormuz. Bahkan, harga minyak mentah Brent sempat menembus angka US$109 per barel menjelang pembukaan acara.
Presiden RI Prabowo Subianto hadir bersama para pemimpin negara anggota lain, seperti Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping. Oleh karena itu, Indonesia memanfaatkan momentum tahun kedua keanggotaannya untuk mempercepat berbagai inisiatif ekonomi konkret antarnegara Selatan-Selatan.
Diplomasi Damai di Tengah Gejolak Selat Hormuz
Tuan rumah KTT, Perdana Menteri Narendra Modi, menyambut langsung Presiden Iran Masoud Pezeshkian di New Delhi. Selain itu, Modi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Pezeshkian di tengah situasi konflik yang melanda negaranya.
Kedua pemimpin negara bertukar pandangan strategis mengenai tensi keamanan di kawasan Asia Barat. Oleh sebab itu, India mendorong penyelesaian damai demi kelancaran jalur perdagangan maritim dunia.
“Perdana Menteri [Modi] menekankan posisi konsisten India bahwa seluruh permasalahan harus dipecahkan melalui dialog dan diplomasi. Dia juga menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang bertahan lama di kawasan, menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan, serta keselamatan dan kesejahteraan pelaut,” dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri India, Sabtu (12/9/2026).
Selanjutnya, PM Modi menggelar dialog bilateral bersama Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas kemitraan strategis serta stabilitas geopolitik. Dengan demikian, isu navigasi di Laut Hitam dan Timur Tengah menjadi fokus pembahasan bersama.
“Mereka juga berbagi pandangan mengenai isu-isu utama regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk konflik di Asia Barat dan kawasan Laut Hitam yang berdampak pada perdagangan maritim serta keselamatan dan keamanan pelaut India,” bunyi keterangan resmi Kemlu India.
Transaksi Mata Uang Lokal dan Integrasi Pasar
Indonesia mengambil langkah taktis dengan mendorong diversifikasi kerja sama dagang, pembiayaan, hingga penyelesaian perjanjian I-EAEU FTA. Oleh sebab itu, penerapan transaksi mata uang lokal atau local currency settlement (LCT) menjadi salah satu prioritas utama.
Ketua Konsil Bisnis BRICS Indonesia, Anindya Bakrie, menggarisbawahi pentingnya keterhubungan sistem pembayaran digital lintas batas. Sebaliknya, skema kedaulatan moneter ini dinilai tidak boleh membatasi keterbukaan ekonomi antaranggota.
“Ekonomi kita menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Tugas kita adalah untuk membuat sistem tersebut bekerja lintas batas secara efektif. Kita harus memperluas pembayaran dengan mata uang lokal dengan keamanan data dan stabilitas keuangan. Kedaulatan keuangan tidak perlu berarti isolasi keuangan,” papar Anindya.
Selain itu, Anindya mendorong kemudahan regulasi perjalanan bisnis bagi para pelaku usaha di kawasan BRICS demi efisiensi mobilitas modal.
“Saya mengajukan kita membentuk BRICS Business Travel Card,” ujarnya.
Pada akhirnya, integrasi infrastruktur digital harus mampu membuka akses pasar riil bagi pelaku usaha mikro hingga pelosok dunia.
“UMKM di Surabaya, Sao Paulo, Durban, Alexandria, harus bisa mendapatkan pelanggan, menyampaikan layanannya, serta mendapatkan bayaran antarnegara BRICS. Ini adalah ujian yang berarti untuk integrasi BRICS,” tuturnya, dikutip dari siaran langsung Kementerian Luar Negeri India.
