KNEKS Minta Pemerintah Disiplin Jalankan Peta Jalan Ekonomi Syariah
Posisi Indonesia masih tertahan di peringkat keempat ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten menjalankan peta jalan pengembangan sektor ini.
Penyimpangan program dari rencana awal dinilai hanya akan menghambat pencapaian target pembangunan nasional. Selanjutnya, inkonsistensi eksekusi menjadi celah utama yang membuat Indonesia tertinggal dari negara pesaing.
Tantangan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sebenarnya Indonesia telah memiliki fondasi perencanaan yang sangat lengkap. Perencanaan tersebut mencakup RPJPN, RPJMN, hingga Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI). Namun, tantangan terbesarnya berada pada kedisiplinan mengawal dokumen tersebut.
“Kalau kita ingin memperbaiki peringkat kita, sebenarnya sudah cukup lengkap alat yang bisa digunakan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa istiqamah dan disiplin mengawal dokumen perencanaan tersebut sehingga bisa terealisasi,” kata Sholahuddin dalam webinar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jumat (7/8/2026). Dikutip dari republika.
Selain itu, kemunculan program prioritas di luar dokumen perencanaan mengganggu efektivitas strategi. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari para akademisi serta praktisi sangat dibutuhkan.
“Program-program pemerintah yang menjadi prioritas justru bukan berasal dari perencanaan sebelumnya. Ini menjadi tantangan bagi kita supaya apa yang sudah direncanakan di dalam dokumen pembangunan bisa dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
“Ketika ada indikasi gerakannya mulai mengendur, para ahli harus berani speak up dan mengingatkan agar perjalanannya kembali pada rencana yang telah ditetapkan,” katanya.
Penguatan Sektor Daerah dan Sertifikasi Halal
Di sisi lain, KNEKS terus mendorong penetrasi kebijakan hingga tingkat daerah. Kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri kini membuka akses alokasi anggaran spesifik di daerah.
Langkah ini penting untuk menyelesaikan kendala mendasar, seperti sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH). Keterbatasan anggaran daerah selama ini berdampak langsung pada rantai pasok halal UMKM.
Kelemahan Jasa Keuangan Syariah dan Peringkat Global
Meskipun unggul di sektor makanan halal dan busana muslim, Indonesia disalip oleh Uni Emirat Arab. Penyebab utamanya adalah kinerja sektor jasa keuangan syariah yang belum optimal.
“Di beberapa sektor kita masih unggul, seperti modest fashion dan halal food. Cuma yang menjadi faktor cukup signifikan mengurangi nilai kita adalah sektor jasa keuangan syariah,” kata Sholahuddin dalam webinar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jumat (7/8/2026).
Pada akhirnya, total aset keuangan syariah memang tumbuh 6,4 persen menjadi Rp 10.662 triliun per April 2026. Namun, laju tersebut masih tertinggal dari pertumbuhan keuangan nasional yang mencapai 8,7 persen.
