DPR Dorong Kementerian UMKM Gandeng Koperasi Pesantren
Penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan kolaborasi lintas kelembagaan yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong Kementerian UMKM untuk menggandeng koperasi pesantren dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Langkah strategis ini dinilai mampu memicu pertumbuhan wirausaha baru secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ekonomi pesantren diyakini berbanding lurus dengan penguatan struktur usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah.
“Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini didorong tidak hanya melayani kebutuhan internal dan membantu para pelaku UMKM tetapi juga masuk ke dalam rantai pasok industri,” ujarnya.
Data Kementerian Koperasi mencatat ada sekitar 2.000 hingga 3.000 koperasi pondok pesantren atau Koppontren yang aktif beroperasi saat ini. Ribuan lembaga ekonomi tersebut terbukti menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
“Pesantren adalah salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat secara lebih luas,” ungkapnya.
Sinergi Lintas Kementerian Perkuat Tata Kelola dan Pasar
Guna merealisasikan integrasi tersebut, parlemen siap mengawal kemitraan teknis antarkementerian terkait. Komisi VII DPR akan memacu kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi untuk membenahi kapasitas manajerial pengelola koperasi.
Selanjutnya, penguatan kelembagaan ini diarahkan pada penciptaan usaha produktif yang terhubung langsung dengan permintaan pasar. Perluasan akses pembiayaan juga menjadi fokus utama agar ekspansi bisnis pesantren tidak terhambat kendala permodalan.
Chusnunia memandang pemberdayaan UKM dan koperasi pesantren dapat berjalan beriringan secara harmonis. Sinergi ini memadukan nilai luhur keagamaan dengan etos produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta prinsip keadilan sosial.
Target Penerapan Nasional dan Proyek Percontohan 2028
Inisiatif penguatan ekonomi berbasis pesantren tersebut sejalan dengan peta jalan pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menargetkan model ekonomi koperasi pesantren diterapkan secara nasional pada 2028.
Sebagai langkah awal, Provinsi Jawa Timur ditetapkan menjadi wilayah proyek percontohan. Program perintis ini melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren untuk bertransformasi sebagai pelaku usaha produktif di dalam rantai pasok industri nasional.
“Koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar karenanya penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan internal, tetapi harus mampu membangun usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional,” pungkasnya.
