Regulasi Pasti Kunci Pertumbuhan Ritel Nasional
Tangerang – Kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi kelangsungan ekosistem bisnis modern di tanah air. Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menekankan pentingnya regulasi yang konsisten dan iklim usaha kondusif. Langkah ini dibutuhkan guna menjaga daya saing industri perdagangan skala nasional.
Ketua Umum APRINDO, Solihin, menyampaikan aspirasi tersebut saat berbicara mengenai masa depan sektor perdagangan. Pelaku usaha membutuhkan jaminan kesetaraan aturan demi menjaga laju ekspansi gerai komersial.
“Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang,” ujar Solihin di Tangerang, Rabu. Dikutip dari ANTARA.
Menurut Solihin, korporasi ritel memiliki ambisi besar untuk terus menanamkan modal dan memperluas jaringan toko di berbagai daerah. Selain itu, ekspansi bisnis ritel secara langsung menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah masif.
Harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Konsistensi kebijakan serta penyederhanaan prosedur perizinan harus terus dibenahi secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, asosiasi mendesak pembuat kebijakan agar senantiasa melibatkan kalangan pengusaha dalam perumusan regulasi. Keterlibatan aktif ini penting agar setiap beleid baru tidak memicu disrupsi negatif terhadap iklim investasi.
Sinergi UMKM dan Target Ekonomi Nasional
Pertumbuhan jaringan toko modern turut menggerakkan rantai distribusi produk dan menggenjot denyut ekonomi kawasan. Menyikapi penguatan Koperasi Desa Merah Putih, APRINDO menyambut positif pembentukan ekosistem usaha yang saling melengkapi.
Koperasi desa, UMKM lokal, dan ritel modern memiliki fungsi komplementer yang saling menguatkan. Sinergi ini dapat dibangun melalui skema kemitraan rantai pasok yang berkeadilan.
“Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan,” ungkapnya.
Selanjutnya, industri ritel menyatakan kesiapannya mendukung target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Komitmen ini direalisasikan melalui pembukaan lapangan kerja baru, adopsi teknologi digital, serta peningkatan penyerapan produk lokal.
Namun demikian, keberhasilan target ekonomi tersebut bergantung erat pada stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi roda penggerak utama pada sektor logistik, perdagangan, dan manufaktur.
“Namun, menjaga daya beli masyarakat juga sangat penting karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi,” ujarnya.
Menko Pangan Tepis Isu Moratorium Izin
Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekspansi industri perdagangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa regulasi berusaha tetap terbuka lebar.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam puncak perayaan Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 di Bandung. Ia meminta para pemilik modal tidak terpengaruh oleh isu penghentian sementara izin gerai baru.
“Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada,” tegas Zulhas di hadapan para pelaku usaha ritel.
Zulhas memaparkan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih memiliki mandat operasional yang berbeda dengan pasar swalayan swasta. Lembaga ekonomi desa itu dibentuk sebagai kepanjangan tangan distribusi program bantuan dan logistik bersubsidi milik pemerintah.
“Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi,” jelasnya.
Pada akhirnya, kejelasan batas operasional ini memberi kepastian bagi para peritel modern untuk terus berekspansi. Sinergi yang terarah antara jaringan ritel swasta dan badan usaha milik negara menjamin pasokan logistik pangan terdistribusi secara merata ke seluruh pelosok tanah air.
