Isu Penyadapan Pengusaha Ancam Rahasia Bisnis dan Investasi
Jakarta – Informasi strategis korporasi sering kali bernilai jauh melampaui aset fisik perusahaan. Namun, iklim usaha nasional kini dibayangi keresahan menyusul mencuatnya dugaan praktik penyadapan terhadap pelaku bisnis. Isu tersebut dinilai membahayakan kerahasiaan data komersial sekaligus mengikis kepercayaan pemodal asing.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang serius fenomena yang berpotensi merusak iklim investasi ini. Komunikasi korporasi menyimpan kalkulasi ekspansi yang rentan disalahgunakan.
“Pengusaha tentu memiliki kekhawatiran apabila komunikasi bisnis yang bersifat rahasia dapat diakses tanpa dasar hukum yang sah. Komunikasi tersebut bisa menyangkut strategi investasi, transaksi keuangan, negosiasi bisnis, hingga informasi perusahaan yang sensitif,” kata Erwin, dikutip Senin (9/11/2026). Dikutip dari KABARBISNIS.
Batasan Kewenangan Hukum dan Transparansi Pengawasan
Kadin memahami bahwa aparat penegak hukum memiliki wewenang intersepsi berdasarkan undang-undang. Kendati demikian, penggunaan instrumen tersebut wajib bertumpu pada asas kepatutan hukum yang ketat.
Oleh karena itu, tindakan penyadapan harus memiliki mekanisme audit independen agar tidak mencederai rasa aman pelaku niaga. Kadin mengingatkan semua pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sembari menanti fakta hukum.
“Kami memahami bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan tidak boleh disalahgunakan,” ujarnya.
Selain itu, Kadin mendesak pengusutan tuntas apabila ditemukan pelanggaran prosedur yang menyasar ranah privat industri.
“Apabila memang ditemukan adanya penyadapan ilegal terhadap pelaku usaha, tentu harus dilakukan investigasi secara independen dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegas Erwin.
Antisipasi Beban Regulasi Baru Lewat RUU Penyadapan
Di tengah kekhawatiran tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Regulasi ini memang dibutuhkan guna mengakhiri tumpang tindih aturan sektoral antarlembaga.
Meskipun demikian, parlemen dan regulator diminta tidak terburu-buru mengesahkan beleid tanpa mengkalkulasi dampaknya terhadap industri. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya pelibatan sektor privat dalam pembahasan pasal.
“Rencana pembentukan RUU ini perlu dicermati secara saksama, terutama untuk memastikan bahwa setiap pengaturan yang disusun memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta mempertimbangkan konsekuensi penerapannya bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Shinta.
Selanjutnya, Apindo mendorong penggunaan pendekatan analisis dampak regulasi atau regulatory impact assessment (RIA) dalam proses legislasi. Langkah metodologis ini krusial agar aturan tidak memicu beban biaya kepatuhan baru bagi operasional perusahaan.
“Dalam hal ini, kami memandang bahwa prinsip regulatory impact assessment menjadi relevan, di mana setiap pembentukan kebijakan perlu didasarkan pada identifikasi persoalan yang hendak diselesaikan, penilaian terhadap manfaat dan potensi konsekuensi penerapannya, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.
Pada akhirnya, jaminan keamanan informasi menjadi fondasi mutlak bagi daya saing ekonomi nasional. Negara harus mampu menyeimbangkan penegakan hukum yang transparan tanpa merusak ruang aman berusaha.
