BPJPH Maroko Akselerasi Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Jakarta – Pasar halal global kini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan syariat agama. Sebaliknya, sektor ini telah menjelma menjadi instrumen geopolitik ekonomi baru yang diperebutkan banyak negara. Fenomena tersebut terlihat jelas saat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi dari pemerintah Maroko di Jakarta.
Diplomasi Halal Lintas Benua
Pertemuan strategis ini dirancang untuk mengakselerasi implementasi kerja sama jaminan produk halal. Langkah taktis tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari Mutual Recognition Agreement (MRA) yang telah disepakati oleh kedua negara sebelumnya. Selain memperkuat perdagangan bilateral, kolaborasi ini bertujuan memperluas akses pasar ekspor bagi produk lokal.
Delegasi Maroko dipimpin langsung oleh Secretary of State to the Minister of Industry and Trade, in charge of Foreign Trade Omar Hejira. Ia didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini. Selanjutnya, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga halal penting seperti Institut Marocain de Normalisation (IMANOR).
Strategi di Luar Sertifikasi
Pemerintah Maroko menaruh harapan besar pada ekosistem halal Indonesia yang tumbuh sangat pesat. Oleh karena itu, Omar Hejira menyampaikan harapannya agar kerja sama Indonesia dan Maroko segera diwujudkan melalui langkah-langkah implementatif. Mereka menginginkan percepatan tindak lanjut MRA demi penguatan ekonomi bersama.
Merespons hal itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut positif langkah cepat dari negara Afrika Utara tersebut. Kemitraan ini dinilai membawa dampak yang sangat luas bagi peta perdagangan nasional.
“Kerja sama ini bukan hanya memperkuat implementasi jaminan produk halal kedua negara, tetapi juga membuka peluang perdagangan multisektoral yang saling menguntungkan serta mendukung keseimbangan neraca perdagangan Indonesia,” ujar Ahmad Haikal Hasan saat menerima audiensi delegasi Maroko di Kantor BPJPH, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menuju Wajib Halal Oktober 2026
Lebih lanjut, Haikal Hasan mengatakan bahwa Maroko merupakan mitra strategis yang memiliki standar mutu tinggi. Oleh karena itu, kemitraan kedua negara diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Kerja sama ini dipercaya akan meningkatkan daya saing produk halal nasional di kancah internasional.
Selain itu, akselerasi ini memegang peranan krusial bagi regulasi domestik yang akan segera berlaku. Penguatan kerja sama halal Indonesia – Maroko juga akan mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Kebijakan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tersebut akan dimulai pada 18 Oktober 2026 mendatang. Pada akhirnya, kerja sama bilateral ini akan membuka peluang investasi global yang jauh lebih inklusif.
