Mendag Budi Dorong Integrasi Ekonomi Asia-Pasifik Rangkul UMKM
Jakarta – Langkah integrasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik harus memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong agar manfaat keterbukaan pasar regional dapat dirasakan langsung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan strategis tersebut disampaikan dalam Sesi Kedua Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (37th APEC Ministerial Meeting/AMM). Pertemuan daring yang berlangsung pada Selasa malam (3/11/2026) ini berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi kawasan.
Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penguatan partisipasi UMKM dan ekonomi berkembang dalam rantai nilai regional maupun global. Pendekatan ini ditujukan agar kapasitas bisnis lokal dapat bertransformasi menuju panggung dunia secara berkelanjutan.
“Indonesia menekankan bahwa berbagai manfaat tersebut harus menjangkau ekonomi berkembang dan UMKM. Kita perlu memperkuat partisipasi mereka dalam rantai nilai regional dan global agar keduanya dapat melangkah melalui cakupan dari lokal menuju global,” kata Budi.
Komitmen FTAAP dan Usulan Penguatan Kawasan
Selain memacu kapasitas sektor riil, Indonesia berkomitmen memperkuat integrasi kawasan melalui pelaksanaan Putrajaya Vision 2040. Langkah jangka panjang tersebut diwujudkan lewat dorongan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP).
Budi menjelaskan bahwa pencapaian integrasi memerlukan kerja sama konkret antaranggota APEC. Upaya tersebut mencakup riset kebijakan, pemetaan pasokan (stocktaking), pertukaran informasi berkala, hingga peningkatan kapasitas institusional.
Namun, setiap inisiatif perdagangan wajib mempertimbangkan kondisi pasar (market-driven) serta memanfaatkan pakta regional yang telah berjalan. Pendekatan kolaborasi juga perlu menghormati perbedaan prioritas ekonomi masing-masing negara.
Pada forum yang sama, Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao mengajukan tiga usulan utama guna mempercepat FTAAP. Usulan tersebut meliputi pendekatan berbasis pasar, penguatan ketahanan rantai pasok industri, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi dokumen perdagangan.
Pemulihan Perdagangan Multilateral Melalui Reformasi WTO
Di luar dinamika kawasan regional, Budi menyoroti pentingnya pemulihan sistem perdagangan global yang adil. Oleh sebab itu, Indonesia secara tegas mendorong percepatan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Pemerintah memandang WTO harus tetap beroperasi sebagai lembaga yang digerakkan anggota (member-driven) dan berlandaskan konsensus bersama. Selain itu, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) bagi negara berkembang wajib dipertahankan.
Pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat (two-tier) WTO turut dinilai mendesak demi mengembalikan kepastian hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, perumusan kebijakan global di sektor perikanan, pertanian, dan niaga elektronik (e-commerce) harus menyeimbangkan aspek keberlanjutan dengan ketahanan pangan nasional.
