Menahan Gejolak Kedelai Impor Lewat Subsidi Rp2.000 Per Kilogram
Jakarta – Tahu dan tempe, dua panganan yang menjadi urat nadi piring makan mayoritas masyarakat Indonesia, kini tengah diuji oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Menghadapi ancaman penyusutan ukuran hingga lonjakan harga, pemerintah mengambil langkah taktis intervensi pasar dengan menyuntikkan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk kuota awal 250.000 ton. Langkah darurat ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas perut rakyat tidak boleh kalah oleh fluktuasi kurs dolar.
Ketergantungan akut terhadap pasokan eksternal membuat komoditas kedelai nasional berada dalam posisi rentan. Ketika nilai tukar dolar AS merangkak naik dari Rp16.500 ke angka Rp18.000, beban biaya impor langsung membengkak. Menyadari dampak domino yang bisa memicu inflasi pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bergerak cepat menggelar rapat koordinasi terbatas guna menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Kebijakan subsidi yang disalurkan melalui Perum Bulog ini dirancang dengan formula khusus agar tepat sasaran dan bebas dari spekulasi makelar pasar. Alih-alih dilepas ke pasar umum yang rawan distorsi harga, komoditas bersubsidi ini akan didistribusikan secara tertutup langsung ke hulu produksi, yaitu para pengrajin tahu dan tempe.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan latar belakang sosiologis dan ekonomis di balik keputusan ini.
“Oleh karena itu, tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100% impor itu, tentu akan terkait harganya, mungkin gak naik tapi ukurannya kurang,” kata Zulhas. Dikutip dari bisnis.com
Lebih lanjut, beliau merinci skema perhitungan subsidi yang diberikan pemerintah di tengah lonjakan nilai tukar mata uang asing.
“Tadi kita putuskan, disubsidi Rp2.000 per kilo, untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog. Dolar kan Rp16.500 jadi Rp18.000, sebetulnya nggak sampai Rp2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2000 per kilo untuk 250.000 ton pertama. Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa,” kata Zulhas.
Di sisi operasional, Perum Bulog selaku eksekutor di lapangan menegaskan bahwa mereka tengah bersiap menyusun regulasi teknis lintas kementerian agar program ini berjalan tanpa sumbatan birokrasi. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan kesiapannya merajut koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
“Kan perlu diperintah. Saya kan belum ada ini, nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelainya, sehingga hasilnya itu maksimal,” kata Rizal saat ditemui.
Rizal juga menggarisbawahi strategi distribusi protektif yang akan diterapkan demi memastikan margin keuntungan subsidi benar-benar dinikmati oleh produsen kecil.
“Itu pengusaha-pengusaha langsung nanti perintahnya tidak melalui [pasar], tetapi langsung kepada pengusaha, pengusaha kayak pengrajin tempe, pengrajin tahu, seperti itu. Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke pengrajinnya. Supaya apa, harganya jadi lebih rendah,” tandasnya.
Intervensi subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram ini adalah bantalan jangka pendek yang patut diapresiasi untuk menyelamatkan para pengrajin lokal dari gulung tikar. Namun, kebijakan ini sekaligus menjadi cermin retak yang mengingatkan kita pada pekerjaan rumah yang tak kunjung usai: sampai kapan kedaulatan pangan kita harus terus disandera oleh dinamika nilai tukar mata uang asing akibat kegagalan swasembada?
