Manfaat NIB dan Ketakutan Pajak Pelaku UMKM
Jakarta – Sebanyak 40 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terdeteksi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Di balik minimnya legalitas ini, tersimpan paradoks besar mengenai kecemasan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan nasional. Padahal, dokumen tunggal tersebut merupakan kunci utama untuk mengakses stimulus finansial dan program penguatan dari pemerintah.
Menakar Urgensi Legalitas Bisnis
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha. Kehadiran dokumen ini menjadi syarat mutlak untuk mengakses berbagai fasilitas usaha serta program bantuan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, jumlah pemilik NIB baru mencapai 16 juta pelaku usaha pada 2025.
Angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total estimasi UMKM nasional yang menembus 56 juta unit usaha. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas resmi yang menunjukkan legalitas sekaligus klasifikasi operasional suatu usaha.
“Dengan NIB, dia bisa masuk ke dalam program-program pemerintah yang memberikan afirmasi,” kata Bagus kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Mitos Pajak vs Realitas Insentif
Selain legalitas, kepemilikan NIB memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan karena status hukumnya telah terdata resmi. Dokumen ini juga menjadi prasyarat penting untuk melakukan ekspansi bisnis, seperti menembus pasar ekspor dan masuk rantai pasok industri besar. Selanjutnya, NIB kini berfungsi sebagai kebutuhan dasar karena telah menggantikan sejumlah dokumen perizinan terdahulu yang rumit.
Terkait rendahnya realisasi kepemilikan NIB, Kementerian UMKM mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab utamanya di lapangan. Namun, pemerintah menduga sebagian pelaku usaha masih khawatir bahwa kepemilikan NIB akan otomatis memicu kewajiban perpajakan yang memberatkan.
Sebaliknya, Bagus menegaskan bahwa kepemilikan NIB tidak serta-merta membuat pelaku usaha langsung terbebani oleh penarikan pajak. Pelaku UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) final atau berlaku tarif nol persen.
Integrasi Layanan Lewat Sapa UMKM
Oleh karena itu, pemerintah kini tengah merancang solusi digital terintegrasi untuk mempermudah ekosistem bisnis sektor informal tersebut. Kementerian UMKM sedang mengembangkan platform Sapa UMKM yang mengintegrasikan berbagai layanan strategis lintas kementerian dan lembaga negara.
Melalui integrasi ini, para pelaku usaha diharapkan akan terdorong secara mandiri untuk segera mengurus legalitas NIB mereka. Sistem baru tersebut akan menghubungkan program pengembangan usaha ke dalam satu ekosistem digital yang padat dan efisien.
“Saya pikir akan terdorong dengan sendirinya nanti, karena begitu layanan berhubungan dengan layanan yang lainnya, mereka membutuhkan itu (NIB),” ujarnya.
Pada akhirnya, kesuksesan transformasi UMKM menuju sektor formal tidak hanya bergantung pada penyediaan aplikasi canggih. Pemerintah harus mampu mengikis ketakutan psikologis pelaku usaha terhadap instansi pajak melalui sosialisasi yang lebih inklusif dan transparan. Tanpa adanya jaminan rasa aman di tingkat akar rumput, target digitalisasi puluhan juta UMKM terancam mandek.
