LAN dan KNEKS Siapkan Modul Syariah untuk ASN
Jakarta – Pemahaman aparatur sipil negara terhadap sektor syariah kini memasuki babak baru. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia resmi merancang integrasi materi ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kurikulum pengembangan kompetensi aparatur.
Langkah strategis ini mencakup seluruh jenjang karier abdi negara. Oleh karena itu, pembekalan materi akan dimulai sejak tahap Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pejabat pimpinan tinggi.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI Tri Widodo memberikan penjelasannya terkait urgensi program ini.
“Ekonomi dan keuangan syariah selama ini belum banyak masuk dalam pengembangan kompetensi dan kepemimpinan ASN. Karena itu, materi tersebut dinilai dapat mulai dimasukkan secara bertahap sesuai kebutuhan.” Dikutip dari REPUBLIKA.
Pemanfaatan Platform Digital dan Pendekatan Nyata
Selain itu, materi pembelajaran nantinya akan disalurkan melalui berbagai kanal modern. Saluran tersebut mencakup modul digital, webinar berkala, hingga integrasi langsung ke dalam Learning Management System milik LAN RI.
Selanjutnya, sistem daring ini dirancang untuk mempermudah pemantauan progres belajar peserta secara terukur. Penyusunan kurikulum pun mengusung metode kolaborasi antara LAN RI dan KNEKS agar materi yang disajikan relevan dengan realitas harian aparatur.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat turut memaparkan peran sentral lembaganya dalam membangun ekosistem nasional. KNEKS siap bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan literasi serta sosialisasi terarah bagi para pegawai negeri.
Penerapan Ekosistem Halal di Lingkungan Lembaga
Namun, kerja sama ini tidak berhenti pada ranah teori di kelas semata. Pembahasan kedua institusi juga menyentuh implementasi praktis di lingkungan internal perkantoran LAN RI.
Sebagai contoh, opsi sertifikasi halal untuk kantin kantor mulai disiapkan secara matang. Di samping itu, penguatan koperasi syariah dan penyediaan opsi rekening bank syariah untuk pembayaran gaji aparatur turut menjadi agenda prioritas.
Pada akhirnya, kedua lembaga akan segera menuntaskan penetapan proyek percontohan. Landasan kebijakan yang kokoh disiapkan demi memastikan literasi ekonomi syariah terinternalisasi sempurna dalam birokrasi nasional.
