KNEKS Gelar Program BARAKAH Perkuat Ekonomi Halal D-8
Upaya memperkokoh posisi tawar industri halal di kancah internasional kini memasuki babak baru. Oleh karena itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Program Building Alliance for Resilient and Advanced Knowledge in the Halal Economy (BARAKAH) di IPB International Convention Center (IICC), Bogor.
Agenda strategis ini berlangsung sepanjang 2–10 November 2026. Forum ini dirancang khusus guna memperkuat posisi kolektif negara anggota Developing Eight (D-8) sebagai kekuatan utama industri halal dunia. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memacu keterhubungan rantai pasok, investasi bersama, serta kemitraan dagang antaranggota.
Penyelenggaraan program ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada KTT D-8 Mesir 2024. Agenda ini sekaligus menjadi program prioritas dalam Keketuaan Indonesia di D-8.
KNEKS menggandeng LDKPI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta IPB University. Pada pelaksanaan perdana ini, sebanyak 20 delegasi dari Bangladesh, Nigeria, dan Turkiye hadir berpartisipasi, mulai dari unsur pejabat pemerintah, peneliti, hingga kalangan profesional.
Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS, Putu Rahwidhiyasa, menegaskan arti penting kebersamaan ini dalam pernyataan resminya, Jumat (6/11/2026).
“Sinergi yang erat antara negara Anggota D-8 melalui program ini menjadi fondasi penting agar produk halal nasional tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga berdaya saing global,” ujar Putu Rahwidhiyasa.
Menghubungkan Keunggulan Ekosistem Halal Antarnegara
Indonesia sendiri telah memiliki ekosistem halal yang mapan dan berdaya saing. Keunggulan tersebut mencakup aspek manufaktur, sertifikasi mutu, jaringan logistik, pembiayaan syariah, teknologi terapan, hingga penetrasi pasar global.
Program BARAKAH menjadi jembatan praktis untuk mengonversi keunggulan domestik tersebut menjadi kemitraan nyata antarnegara. Staf Ahli Menteri Keuangan, Arief Wibisono, menerangkan manfaat jangka panjang program ini bagi seluruh delegasi.
“Program ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, membangun jejaring antar lembaga, serta mengembangkan inisiatif praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh para peserta setelah kembali ke negara masing-masing,” katanya.
Selanjutnya, efisiensi pengembangan ekonomi syariah antarnegara berkembang turut menjadi sorotan. Direktur Utama LDKPI menyampaikan pandangannya lewat sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelaksanaan Penyaluran Dana, Indra Bawono.
“Sebuah solusi yang dikembangkan di suatu negara berkembang bisa jadi sangat relevan dan praktis bagi negara lain. Melalui kerja sama, kita dapat mempercepat kemajuan sekaligus menghindari keharusan untuk merancang ulang sesuatu yang sudah ada,” demikian isi sambutan tersebut.
Peran institusi pendidikan tinggi juga memegang posisi sentral dalam menopang hilirisasi riset industri. Pelaksana Harian (Plh.) Rektor IPB University, Deni Noviana, menjabarkan kontribusi akademisi dalam memajukan rantai pasok halal dunia.
“Kontribusi kami melampaui sekadar pengetahuan akademis. Kami meyakini bahwa penelitian dan inovasi harus diwujudkan menjadi solusi praktis yang menjawab tantangan nyata di masyarakat maupun industri. Kami juga berharap program ini dapat berkontribusi pada visi yang lebih luas untuk memosisikan Indonesia sebagai produsen utama produk halal bagi negara-negara anggota D-8, sekaligus mendukung harmonisasi sistem jaminan produk halal yang lebih baik di antara berbagai negara,” katanya.
Tiga Pilar Pelatihan dan Realisasi Aksi Konkret
KNEKS merancang rangkaian agenda ini bersama Pusat Sains Halal IPB serta Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam IPB. Pelatihan terbagi ke dalam tiga aktivitas utama: pembekalan materi kelas, kunjungan pabrik, dan lokakarya penyusunan proposal rencana aksi.
Peserta diajak melihat langsung tata kelola operasional perusahaan tersertifikasi halal di tanah air. Kunjungan lapangan menyasar sektor industri logistik, produk kosmetik, farmasi, hingga fasilitas rumah pemotongan hewan.
Deputi Direktur Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah KNEKS, Achmad Iqbal, membeberkan orientasi dari perpaduan teori dan praktik ini.
“Program ini menjadi platform belajar, berbagi pengalaman serta memetakan potensi sinergi-kolaborasi pengembangan ekonomi halal antara Indonesia, Bangladesh, Nigeria dan Turkiye,” ujar Achmad Iqbal.
Seluruh peserta diwajibkan menyusun rencana aksi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di negara masing-masing setibanya dari Indonesia.
“Kita dapat menindaklanjuti rencana-rencana aksi dari peserta untuk menguatkan peran Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” pungkas Iqbal.
Di sela-sela kegiatan, KNEKS resmi menandatangani Nota Kesepahaman bersama perwakilan pemerintah Nigeria, National Halal Economy Strategy Implementation Committe Secretariat (NHESICS). Kesepakatan bilateral ini menandai komitmen bersama dalam memajukan ekonomi syariah kedua negara.
Pada akhirnya, penguatan ekosistem halal terpadu ini diharapkan melahirkan dampak berganda bagi pertumbuhan industri domestik. Kolaborasi ini tidak sekadar mengejar peningkatan angka ekspor barang halal, melainkan juga merajut kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di negara anggota D-8.
