KKP Luncurkan Klinik Halal Perkuat Hilirisasi Perikanan
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menghadirkan Klinik Halal guna memberikan kepastian dan kemudahan sertifikasi bagi pelaku usaha. Peluncuran 16 Klinik Halal di Indonesia Timur ini diresmikan secara simbolis melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
Layanan ini mencakup konsultasi, penyusunan dokumen, hingga pendaftaran sertifikasi halal. Kehadirannya disiapkan khusus untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di sektor hilirisasi.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan pentingnya langkah strategis ini. Selain memenuhi regulasi, program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.
“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi juga bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” ujar Nyoman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dikutip dari REPUBLIKA.
Pengukuhan Pendamping Halal Menyasar 300 UMKM
Peluncuran ini dirangkaikan dengan pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH). Para petugas ini disebar di tujuh provinsi Indonesia Timur, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Pada tahap awal, pendampingan difokuskan kepada 300 UMKM di 16 kabupaten/kota. Wilayah sasaran meliputi Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.
Percepatan ini krusial mengingat kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan penuh pada Oktober 2026. BPPSDM KP juga bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Loka BPJPH Maluku dan memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
“Kami berharap para penyuluh yang telah dikukuhkan sebagai Pendamping Produk Halal dapat menjadi penggerak di lapangan, mendampingi pelaku UMKM secara langsung dan memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur yang memiliki kepastian halal serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.
Standar Keselamatan Pelayaran Lewat Simulator Baru
Selain penguatan ekosistem halal, BPPSDM KP meresmikan fasilitas Bridge & Engine Simulator di BPPP Ambon. Fasilitas modern ini dibangun untuk meningkatkan kompetensi dan jaminan keselamatan awak kapal perikanan.
Nyoman menjelaskan bahwa operasional perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan yang sangat tinggi di laut. Oleh sebab itu, peningkatan kecakapan prajurit laut menjadi kebutuhan mendesak.
“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas. Untuk itu, awak kapal perikanan harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” jelasnya.
Komitmen ini diperkuat melalui ratifikasi International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 lewat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. BPPP Ambon kini resmi menjadi pilot project standardisasi sarana prasarana pelatihan bertaraf internasional periode 2026–2027.
