Kementerian UMKM Godok Skema Pasokan Bahan Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merancang rantai pasok program prioritas nasional. Langkah strategis ini ditempuh agar pelaku usaha kecil memperoleh porsi maksimal dalam penyediaan bahan pangan.
Oleh karena itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan formulasi khusus. Tujuannya adalah mengintegrasikan pelaku usaha rakyat ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan koordinasi lintas lembaga terus dimatangkan. Pihaknya berkolaborasi aktif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026).
Selain itu, formulasi yang sedang dirancang diarahkan untuk memperluas skala keterlibatan pelaku usaha lokal di seluruh daerah.
“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.
Puluhan Ribu Pemasok Masuk Dapur Pelayanan Gizi
Hingga saat ini, penetrasi pelaku usaha lokal pada rantai pasok dapur gizi telah menunjukkan capaian konkret. Maman memaparkan bahwa puluhan ribu unit usaha telah berpartisipasi aktif memasok komoditas penting.
Pemasok lokal tersebut menyalurkan bahan makanan pokok, seperti telur dan aneka komoditas segar, ke dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pasokan ini dihimpun langsung dari potensi sentra pangan di wilayah masing-masing.
Namun, capaian data yang telah terhimpun saat ini dinilai masih perlu ditingkatkan lebih jauh. Pemerintah bertekad melipatgandakan jumlah mitra usaha rakyat agar distribusi manfaat ekonomi kian merata.
“Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,” ujarnya menegaskan.
Selanjutnya, langkah penguatan ini merupakan pengejawantahan dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka diwajibkan memprioritaskan ekonomi kerakyatan.
Menopang Tulang Punggung Penyerapan Tenaga Kerja Nasional
Urgensi keterlibatan usaha kecil dalam proyek strategis ini beralasan kuat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, populasi sektor ini tercatat menembus 64,2 juta unit usaha di tanah air.
Angka masif tersebut mencakup sekitar 99,99 persen dari total unit usaha yang beroperasi di Indonesia. Oleh sebab itu, sektor ini menjadi bantalan utama perekonomian riil masyarakat.
Di samping itu, sektor UMKM tercatat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 123 juta orang. Kontribusi tersebut setara dengan 97 persen dari total serapan tenaga kerja nasional.
Pada akhirnya, pelibatan aktif pelaku usaha rakyat dalam penyediaan logistik program MBG bukan sekadar urusan pemenuhan pangan harian. Ekosistem kemitraan ini menjadi instrumen vital negara dalam menjaga perputaran ekonomi daerah sekaligus menekan angka pengangguran terbuka secara berkelanjutan.
