Menteri PKP Padukan Bedah Rumah dan Pemberdayaan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah memperluas jangkauan intervensi perumahan rakyat agar tidak berhenti pada renovasi fisik semata. Oleh karena itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan Program Bedah Rumah disertai sokongan modal usaha warga.
Langkah terintegrasi ini juga dibarengi dengan penyelesaian kendala sertifikasi tanah bagi para penerima manfaat. Maruarar menegaskan konsep bantuan menyeluruh tersebut saat meninjau langsung hunian tidak layak di Jakarta.
“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu. Dikutip dari ANTARA.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan target tiga juta rumah. Selain itu, aspek kelayakan hunian dan kapasitas finansial penghuni menjadi tolok ukur utama ketepatan alokasi anggaran negara.
Penurunan Bunga Pembiayaan dan Dukungan Legalitas Tanah
Kementerian PKP turut menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat permodalan usaha keluarga prasejahtera. Namun, akses modal murah dinilai menjadi kunci utama keberlanjutan ekonomi penerima bantuan.
Oleh sebab itu, Maruarar menyoroti pemangkasan suku bunga pembiayaan PNM dari semula 22 persen menjadi 8 persen. Penurunan beban bunga pinjaman tersebut mengacu pada instruksi langsung Presiden Prabowo demi meringankan pelaku usaha kecil.
Selanjutnya, pemerintah memfasilitasi percepatan kepemilikan sertifikat tanah bagi warga yang memenuhi ketentuan hukum. Skema perlindungan legalitas ini ditujukan untuk memberikan kepastian aset tempat tinggal jangka panjang.
Realisasi Pembangunan Capai 1,79 Juta Unit Rumah
Kerja sama seluruh pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil nyata di lapangan. Berdasarkan catatan kementerian sejak Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026, total pembangunan dan perbaikan rumah menyentuh 1,79 juta unit.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul memaparkan rincian angka kinerja perumahan rakyat tersebut di Jakarta.
“Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (20/10).
Secara terperinci, Didyk menjelaskan bahwa capaian fisik mencakup 1.103.918 unit pembangunan baru serta 686.163 unit renovasi.
“Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan,” katanya.
Pada akhirnya, perpaduan antara perbaikan rumah, kepastian legalitas lahan, dan akses permodalan murah menjadi fondasi penting untuk memutus rantai kemiskinan warga secara berkelanjutan.
