Kementan dan Industri Sepakati Tahan Kenaikan Harga Pakan Ayam
Jakarta – Peternak ayam petelur di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang kian menghimpit. Di satu sisi, harga jual telur di tingkat produsen masih tertahan di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram. Di sisi lain, harga bahan baku pakan ternak di pasar global terus merangkak naik.
Oleh karena itu, intervensi kebijakan pemerintah menjadi kunci utama penyelamatan ekosistem peternakan rakyat. Langkah konkret tersebut ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama industri pakan melalui kesepakatan penundaan kenaikan harga pakan.
Intervensi Pemerintah untuk Peternak Rakyat
Kesepakatan strategis ini dihasilkan dari konsolidasi lintas sektor yang melibatkan Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), koperasi peternak, industri pakan, Satgas Pangan Polri, BUMN, hingga pelaku usaha. Langkah kolektif ini ditujukan untuk meredam potensi kerugian yang dialami para peternak skala kecil.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan pentingnya menahan lonjakan biaya produksi di tengah lesunya harga jual.
“Kami berupaya meningkatkan harga telur sesuai harga acuan, termasuk mencari solusi agar di saat harga telur belum sesuai harga acuan ini, pabrik pakan menunda kenaikan harga pakan sampai kondisi harga telur membaik sebagaimana yang kita harapkan,” kata Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (4/8/2026). Dikutip dari kompas.
Tekanan Biaya Impor dan Komitmen Industri
Selain persoalan harga domestik, industri pakan sebenarnya tengah menghadapi tekanan biaya produksi akibat ketergantungan bahan baku luar negeri. Sekitar 30 persen bahan pakan masih harus dipenuhi dari impor, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan tingginya biaya logistik global.
Namun, produsen pakan tetap menunjukkan komitmen moral untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat yang menyumbang sekitar 98 persen dari total produksi telur nasional.
“Teman-teman pabrik pakan juga berkomitmen menahan kenaikan harga pakan. Memang sekitar 30 persen bahan baku pakan masih impor sehingga dipengaruhi kenaikan kurs, biaya distribusi, maupun harga bahan baku dunia,” ujarnya.
Selanjutnya, penundaan kenaikan harga ini menjadi angin segar sementara bagi para peternak mandiri di daerah.
“Mengingat kondisi harga telur yang masih belum baik, para feedmill (pabrik pakan) sepakat menahan dulu kenaikan harga pakan sambil melihat perkembangan harga telur sehingga keberlanjutan peternak rakyat terus terjaga,” beber Agung.
Potong Kompas Rantai Pasok Pakan
Di pasar saat ini, variasi harga pakan tercatat cukup beragam. Pakan broiler dipasarkan sekitar Rp 9.000 per kilogram, sedangkan pakan jenis lain berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per kilogram. Bahkan terdapat pakan yang dijual Rp 7.000 per kilogram hingga di bawah Rp 6.000 per kilogram.
Untuk memangkas tingginya marjin perantara, Kementan mendorong koperasi peternak untuk membeli pakan langsung dari produsen atau pabrik utama.
“Begitu juga bagi yang melakukan pencampuran mandiri (self-mixing), untuk pembelian SBM-nya (Soybean Meal) bisa langsung ke importir, baik swasta maupun BUMN (PT Berdikari). Kami memfasilitasi pembelian langsung agar harganya tidak terlalu mahal dengan memotong jalur distribusi,” ucap Agung.
SPHP Jagung dan Program Makan Bergizi Gratis
Tidak hanya memotong rantai distribusi, pemerintah mempercepat penyaluran jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus bagi peternak mikro dan kecil. Langkah ini diambil agar biaya operasional peternak dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, sisi permintaan (demand) juga dipacu lewat integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap pasokan telur peternak lokal. Keberhasilan penyaluran MBG diharapkan mampu mengerek kembali harga telur hingga melampaui HAP secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, kesepakatan menahan harga pakan dan memotong mata rantai distribusi menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pengusaha. Namun, pertanyaan terbesarnya: mampukah efisiensi jalur distribusi ini bertahan secara jangka panjang ketika tekanan inflasi bahan baku pakan impor makin tak terbendung?
