Integrasi Sapi-Sawit Berpotensi Pangkas Sepertiga Impor Daging

Jakarta – Ketergantungan Indonesia terhadap daging impor yang masih menyentuh angka 40 persen memicu kekhawatiran serius di tengah ketidakpastian pangan global. Namun, program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) kini mencuat sebagai salah satu solusi taktis untuk memperkuat pasokan domestik secara signifikan.

Pemanfaatan sebagian lahan perkebunan kelapa sawit secara bertahap dinilai mampu menambah populasi sapi nasional hingga 2 juta ekor dalam jangka panjang. Langkah komplementer ini diproyeksikan dapat menghemat devisa negara sekaligus menggerakkan roda ekonomi sirkular di wilayah pedesaan berbasis perkebunan.

Akselerasi Populasi Melalui Skema Konservatif

Berdasarkan analisis data dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, pemanfaatan separuh lahan sawit nasional berpotensi menampung populasi sapi berskala besar. Dengan menggunakan rasio konservatif satu ekor sapi per 13 hektare, program integrasi ini dapat memperkuat ketahanan pangan.

“Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita,” kata Eliza. Dikutip dari antaranews.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat bahwa Indonesia saat ini memiliki luasan perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 16,38 juta hektare. Jika separuh dari total aset lahan tersebut dioptimalkan, potensi tambahan populasi diperkirakan mampu menyentuh angka 2,73 juta ekor sapi.

Menantang Hambatan Sistemik dan Ego Sektoral

Namun, ambisi besar untuk menekan volume impor daging sapi ini tidak dapat diwujudkan secara instan oleh pemerintah di lapangan. Diperlukan sebuah proyek percontohan yang terukur sebelum kebijakan integrasi ini diterapkan secara massal di berbagai wilayah perkebunan nusantara.

“Sebaiknya piloting dulu, tidak perlu dipasang target harus 2 juta ekor,” ujarnya.

Selanjutnya, keberhasilan program SISKA di sektor riil sangat bergantung pada reformasi kelembagaan guna menyelaraskan insentif di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah dituntut hadir sebagai fasilitator strategis yang menyediakan insentif fiskal nyata bagi korporasi sekaligus melindungi hak peternak rakyat.

“Keberhasilan itu bergantung pada reformasi kelembagaannya. Tantangan terbesar adalah membangun trust dan alignment insentif antar aktor,” ungkap dia.

Optimalisasi Limbah untuk Efisiensi Biaya Pakan

Pihak Kemenko Bidang Pangan menambahkan bahwa integrasi sapi-sawit secara otomatis akan menekan biaya pakan ternak hingga 40 persen. Efisiensi tinggi ini diperoleh melalui pemanfaatan langsung bungkil inti, pelepah, daun sawit, serta rumput yang tumbuh subur di area perkebunan.

“Kalau itu tidak ada, program SISKA berisiko menjadi narasi tanpa implementasi luas dan ini komplementer dengan strategi lain seperti pengembangan breeding nasional dan manajemen impor strategis,” ucap Eliza.

Sebaliknya, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa agenda swasembada tetap membutuhkan strategi sistemik. Pembenahan aspek hulu seperti kualitas bibit, permodalan peternak kecil, hingga infrastruktur logistik dingin tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

“SISKA sebagai satu instrumen pendukung peningkatan pasokan domestik itu mungkin menjadi satu hal, tapi persoalan berkaitan dengan swasembada protein hewani itu hal yang lain,” ucap Galau.

Perlindungan Sektor Informal dan Peternak Skala Kecil

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sebagian besar peternak rakyat mendapatkan akses penuh terhadap rantai pasok dan pembiayaan. Skema integrasi ini ditekankan jangan sampai hanya menguntungkan korporasi perkebunan besar tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang merata.

“Ada banyak permasalahan sistemik yang belum dijawab berkaitan dengan bagaimana sistem peningkatan kesejahteraan peternak, terutama peternak skala kecil,” ujarnya.

Pada akhirnya, kesuksesan program SISKA akan diuji dari efektivitas eksekusi regulasi dan penguatan pengawasan sirkular di lapangan. Label swasembada pangan hewani tidak boleh sekadar menjadi komoditas politik, melainkan harus ditransformasikan menjadi stimulus ekonomi riil yang berdaulat.