Sinergi CSR Sulsel Targetkan Sinkronisasi Program Pembangunan Berkelanjutan

Makassar – Langkah strategis diambil oleh Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Sulawesi Selatan dalam mengonsolidasikan kontribusi dunia usaha. Bertempat di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (23/6/2026), forum ini mengumpulkan para pelaku usaha. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Forum CSR Sulsel La Tunreng bersama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulsel Irawan Darmayasamin.

Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap seluruh tanggung jawab sosial korporasi dapat terdokumentasi dengan baik dan berjalan beriringan. Oleh karena itu, keterbukaan data dari setiap korporasi menjadi sangat krusial agar tidak ada ketimpangan penyaluran bantuan di lapangan.

“CSR di setiap perusahaan sudah menjadi kewajiban. Tentu pak gubernur berharap CSR perusahaan dilaporkan ke forum agar datanya bisa diketahui bahwa partisipasi dunia usaha tanggung jawab sosialnya ada,” kata La Tunreng. Dikutip dari Tribun-Timur.com

Menjawab Tekanan Ekonomi Lewat 8 Pilar

Kondisi ekonomi masyarakat yang menantang saat ini menuntut aksi nyata yang lebih masif dari sektor swasta. Sinergi yang kuat antara sektor publik dan privat dinilai menjadi kunci utama untuk meredam gejolak sosial di tataran akar rumput. Selanjutnya, forum telah memetakan delapan klaster strategis yang dapat dipilih oleh korporasi dalam menyalurkan bantuannya.

“Kondisi sekarang permasalahan masyarakat kita sangat tinggi. Di sisi lain, Perusahaan yang mencari rejeki dan mencari usaha di lingkungannya tentu perlu partisipasi. Kita juga berencana membuat perencanaan CSR lebih bersinergi lagi,” sambungnya.

“Tentu perusahaan melaksanakan CSR sesuai perusahaannya, tapi tetap terserap dalam 8 pilar itu. Forum ini sinergikan sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” kata La Tunreng.

“Contoh saja penanaman mangrove pak gubernur mau laksanakan 300 ribu, nah kalau kumpul perusahaan bisa satu juta (bibit),” sambungnya.

Standardisasi Pelaporan Dana Swasta

Langkah penertiban administrasi ini dilakukan agar dampak pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Namun, regulasi ketat mengenai pelaporan ini dipastikan tidak akan membebani ruang gerak ekosistem bisnis lokal. Selain itu, pemerintah daerah berjanji akan mengawal optimalisasi serapan program kerja tersebut secara berkala.

“Kita mau CSR badan usaha terlapor dan bisa diarahkan pemanfaatannya. Kami baru panggil beberapa pengusaha,” jelasnya.

Pada akhirnya, efektivitas pengawasan sirkular di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan program integrasi sosial ini. Upaya mengundang seluruh pelaku usaha pun terus digenjot demi mewujudkan integrasi program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Kolom Isian SEO Yoast

• Focus keyphrase:

• Meta Description: Tags: