Indonesia Bidik Pusat Halal Global Lewat UMK Wisata
Jakarta – Indonesia baru saja mengukir prestasi gemilang di panggung internasional. Negara kita berhasil meraih peringkat kedua sebagai Destinasi Negara Ramah Muslim Tahun Ini (Muslim-Friendly Destination of The Year) dalam ajang GMTI Awards 2026.
Pencapaian besar ini menjadi momentum krusial bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga tersebut kini bergerak cepat memperkuat ekosistem penunjang domestik. Langkah taktis ini dilakukan demi mengonversi predikat global menjadi dampak ekonomi riil di tingkat akar rumput.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya ketersediaan produk penunjang pariwisata yang valid. Menurutnya, percepatan sertifikasi merupakan jangkar utama kepercayaan publik.
“Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi Jaminan Produk Halal,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dikutip dari antaranews.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui dunia sebagai destinasi yang mampu menghadirkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi wisatawan Muslim,” ujar dia.
Strategi Akselerasi Lewat Program SEHATI
Ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya sangat menentukan daya saing wisata. Oleh karena itu, BPJPH terus memperluas akses pengurusan dokumen bagi para pelaku usaha kecil.
Langkah ini diwujudkan secara konkret melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Skema tersebut menerapkan sistem self declare yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Selanjutnya, fasilitas ini memangkas birokrasi tanpa mengurangi validitas pengujian produk di lapangan.
Kolaborasi ini juga melibatkan Kementerian Pariwisata secara aktif selama dua tahun terakhir. Target utamanya adalah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kawasan desa wisata. Selain itu, langkah tersebut bertujuan meningkatkan standar layanan di pasar internasional.
Lompatan Puluhan Ribu Sertifikat Desa Wisata
Upaya masif ini mulai membuahkan hasil nyata di berbagai daerah. Hingga saat ini, BPJPH telah menerbitkan 31.617 sertifikat halal bagi UMK desa wisata. Kontribusi ini tersebar merata pada 1.372 desa wisata di 37 provinsi seluruh Indonesia.
Cakupan sertifikasi tersebut menyasar sektor-sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan pelancong. Sektor ini meliputi industri makanan, minuman, pusat oleh-oleh, hingga jasa katering lokal. Kehadiran jaminan ini otomatis meningkatkan rasa aman para pelancong Muslim saat mengeksplorasi Nusantara.
Pada akhirnya, sinergi ini diharapkan mampu mengukuhkan posisi Indonesia di peta perdagangan syariah global. Pemerintah optimistis fondasi kuat ini akan membawa dampak jangka panjang yang berkelanjutan.
“Melalui sertifikasi halal, pembinaan UMK, dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia sekaligus pusat ekosistem halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Haikal.
