DPR Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Jakarta – Badan Pusat Statistik menggelar pemetaan struktur bisnis nasional secara menyeluruh tahun ini. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha sangat dibutuhkan.
Langkah ini krusial untuk memperbarui potret PDB dan peta bisnis nasional. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menegaskan peran vital pendataan tersebut.
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujar Adela dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026). Dikutip dari republika.
Pemetaan Ekonomi Digital dan Sektor UMKM
Selanjutnya, pendataan ini berfokus merekam lompatan teknologi digital serta lanskap UMKM. Pengumpulan data mencakup profil 65 juta unit usaha rakyat di seluruh pelosok negeri.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, termasuk perkembangan ekonomi digital,” katanya.
Oleh sebab itu, hasil sensus akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan evidence-based policy. Pemerintah membutuhkan validitas data untuk merancang program bantuan, insentif fiskal, dan alokasi anggaran.
“Bagi DPR RI, data statistik juga menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kerahasiaan Data Pribadi Dijamin Undang-Undang
Namun, sebagian masyarakat dan pengusaha masih merasa khawatir terkait keamanan data bisnis mereka. Menjawab keraguan tersebut, BPS menegaskan perlindungan penuh terhadap seluruh responden.
Sistem perlindungan ini dipayungi oleh UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Selain itu, regulasi ini diperkuat oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
“Marilah segenap masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” kata Adela.
