Danantara Kaji Ekspansi Bandara Madinah dan Efisiensi BUMN
Langkah strategis Indonesia dalam memperkuat ekosistem pelayanan haji serta ekspansi investasi di Arab Saudi menunjukkan kemajuan signifikan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut membahas rancangan Kampung Haji hingga potensi kepemilikan saham pada infrastruktur strategis di Madinah.
Proses perancangan kawasan khusus tersebut saat ini sedang berjalan aktif. Pemilihan arsitek dan visualisasi konsep menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
“Kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update,” kata Rosan. Dikutip dari republika.
Tawaran Kepemilikan Saham di Bandara Madinah
Selain melaporkan proyek Kampung Haji, Rosan memaparkan hasil kunjungan kerjanya dari Makkah, Madinah, dan Jeddah. Pemerintah Arab Saudi membuka peluang kemitraan investasi yang amat strategis bagi Indonesia melalui lembaga Danantara.
Peluang emas ini lahir dari dialog intensif bersama jajaran pejabat tinggi Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, tawaran ini mencakup pengelolaan aset transportasi udara di kota suci.
“Kebetulan ada kerja sama dengan kementerian investasi di sana. Kebetulan menteri investasinya juga baru mengundang saya, dan bertemu juga dengan penasihat Raja, serta membahas beberapa kerja sama di bidang airport di Madinah. Salah satunya, Danantara ditawari mempunyai porsi kepemilikan di airport Madinah,” ujar CEO Danantara.
Oleh karena itu, pihak Danantara kini tengah mengkaji secara mendalam prospek bisnis tersebut. Komunikasi insentif terus dibangun bersama Mada International Holdings atau Mada Group sebagai pengelola Bandara Madinah.
Pemangkasan Birokrasi dan Restrukturisasi Masif BUMN
Di sisi lain, reformasi internal korporasi milik negara terus dipacu demi meningkatkan produktivitas nasional. CEO Danantara melaporkan langkah konkret perampingan struktur birokrasi pada perusahaan-perusahaan pelat merah berskala besar.
Langkah efisiensi ini diarahkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, pemangkasan rantai birokrasi diharapkan mampu menekan potensi pemborosan anggaran operasional.
“Arahan Beliau juga untuk pengurangan layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan lainnya agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, efisiensi lebih terjaga, dan tentu saja diterapkan juga di BUMN lainnya,” kata Rosan.
Hasil nyata dari kebijakan perampingan (streamlining) ini mencatatkan kemajuan pesat. Sebanyak 274 perusahaan BUMN telah berhasil ditata ulang hingga akhir Juli 2026. Selain itu, proyek strategis hilirisasi industri juga terus berjalan sesuai jadwal.
Pada akhirnya, konsolidasi masif ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga Rp50 triliun melalui pemangkasan biaya rutin. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menyusut menjadi maksimal 350 perusahaan dari total awal 1.077 unit.
“Mereka (Danantara, Red.) menyanggupi,” kata Prabowo.
