BPJPH Dorong Percepatan Sertifikasi Halal Sektor Kesehatan
Sanur – Pemerintah terus memacu kesiapan industri kesehatan nasional dalam memenuhi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Langkah ini diambil seiring kian meluasnya cakupan jenis produk yang masuk dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal.
Pentingnya penguatan ekosistem halal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin. Momentum sosialisasi dilakukan dalam gelaran Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) on Health, Pharmacy, and Medical di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (13/8/2026).
Penguatan Ekosistem Produk Halal Sektor Kesehatan
BPJPH menilai bahwa penguatan industri kesehatan nasional wajib didukung oleh pemenuhan aspek kehalalan produk secara menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi dengan mitra internasional terus diperkuat.
“Penguatan industri kesehatan nasional perlu didukung dengan ekosistem yang kuat, termasuk pemenuhan aspek jaminan produk halal,” ujar Mamat S Burhanudin.
“Yang menjadi perhatian dalam sertifikasi halal di antaranya adalah adanya unsur yang berasal dari hewan atau bahan lain yang berkaitan dengan ketentuan kehalalan produk,” lanjutnya.
Penahapan Kewajiban Sertifikasi Produk Kesehatan
Penerapan aturan jaminan produk halal tidak diberlakukan secara seragam untuk seluruh lini farmasi maupun alat kesehatan. Penahapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Masa penahapan pertama akan berakhir pada 17 Oktober 2026. Selanjutnya, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal resmi berlaku bagi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta alat kesehatan kelas risiko A.
Sementara itu, kelompok obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki batas penahapan hingga 17 Oktober 2029. Adapun bagi jenis obat keras, dengan pengecualian kelompok psikotropika, batas akhir penahapan ditetapkan hingga 17 Oktober 2034.
Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau segera melakukan persiapan sejak dini. Penyesuaian mencakup pemeriksaan bahan baku, rantai proses produksi, hingga pemenuhan dokumen administrasi.
