Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri dan Pejabat Keuangan Bahas Inklusi Keuangan
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri, kepala lembaga keuangan, serta direktur utama bank BUMN di Istana Negara pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan ini membahas strategi peningkatan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses keuangan, telah dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo. Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Ketua Harian DNKI, melaporkan kepada presiden bahwa saat ini sekitar 89% penduduk Indonesia sudah memiliki akses ke fasilitas perbankan. Namun, beberapa daerah, seperti Maluku Utara dan Halmahera, masih tertinggal dalam inklusi keuangan.
“BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan agar masyarakat memahami cara memanfaatkan rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam sesi doorstop pada Sabtu (22/3/2025). Dikutip dari liputan6.com
Pemerintah juga mengupayakan elektronifikasi bantuan dan subsidi untuk meningkatkan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, mantan napi, dan masyarakat di daerah 3T.
Menurut Airlangga, hingga 2023 inklusi keuangan mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Target dalam RPJMN adalah mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.
Meskipun tren inklusi keuangan terus meningkat sejak diluncurkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016, masih terdapat kesenjangan antara masyarakat perkotaan (91,5%) dan pedesaan (84,8%). Selain itu, tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 65,4%, meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 49,7%.
Untuk memperkuat kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini menggabungkan DTKS, Regsosek, dan Data P3KE guna memastikan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
