95% UMKM di Indonesia Belum Kompetitif
USAHAMUSLIM.COM, JAKARTA – Indonesia memiliki potensi besar di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan lebih dari 13 juta unit usaha yang tersebar di seluruh negeri. Namun, menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, 95% UMKM di Indonesia belum mampu bersaing secara kompetitif di pasar yang semakin global. Sebagian besar dari mereka masih beroperasi dalam skala mikro dan bersifat subsisten, yaitu hanya berorientasi pada bertahan hidup daripada bertumbuh.
Teten Masduki mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi. Banyak dari mereka belum tersentuh oleh pembiayaan formal dan masih bergantung pada cara-cara konvensional dalam menjalankan usahanya. Hal ini menyebabkan UMKM lebih fokus pada bertahan hidup ketimbang berkembang.
Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah keterbatasan sumber daya dan kualitas produk yang kurang memenuhi standar pasar yang lebih luas. Selain itu, keterhubungan dengan teknologi serta akses terhadap pembiayaan juga menjadi kendala utama. Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Data KUMKM di Bali pada 3 September 2024, Teten menyoroti betapa pentingnya pemanfaatan data yang akurat untuk membantu mengatasi tantangan ini.
Dalam forum tersebut, Teten juga menekankan pentingnya Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM sebagai alat utama dalam mendata UMKM di seluruh Indonesia. Data yang akurat dan terbarukan secara berkala sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran.
Menurut data yang ada, dari total 13.398.605 UMKM di Indonesia, 46,20% berlokasi di Pulau Jawa, 27,30% di Sumatera, 8,07% di Bali dan Nusa Tenggara, 5,24% di Kalimantan, 11,66% di Sulawesi, dan 1,54% di Maluku serta Papua. Angka-angka ini menunjukkan optimisme bahwa UMKM dapat menjadi sektor yang berpotensi besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, Teten mengakui bahwa masih ada beberapa ketidaksesuaian antara data di lapangan dan yang terdaftar di lembaga pemerintah seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Oleh karena itu, Teten meminta seluruh kepala dinas yang bertanggung jawab atas koperasi dan UKM di 455 kabupaten/kota untuk segera memperbarui data UMKM di wilayah masing-masing.
Data yang mutakhir akan memungkinkan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat, program pembangunan UMKM dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pendampingan, serta memantau perkembangan bisnis UMKM. Selain itu, data ini juga penting untuk menganalisis dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.
“Jangan buat program yang tidak berbasis data,” ujar Teten seperti dilansir dari bisnis.com. Menurutnya, banyak program yang kurang relevan dengan kondisi nyata di lapangan karena tidak didukung oleh data yang akurat. Padahal, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Perencanaan dan kebijakan yang tepat berbasis data sangat krusial dalam mencapai visi ini.
Saat ini, UMKM di Indonesia telah berkontribusi besar dalam penyediaan lapangan kerja. Menurut data, 97% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh UMKM. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah kualitas lapangan kerja yang disediakan. Jika kualitas UMKM tidak ditingkatkan, sulit membayangkan adanya peningkatan perekonomian per kapita dalam 20 tahun mendatang.
Teten percaya bahwa jika UMKM dapat bertransformasi dan menjadi lebih kompetitif, sektor ini akan menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Untuk itu, transformasi UMKM menjadi sektor yang modern, berdaya saing, dan berorientasi pada pasar global menjadi sebuah keharusan.
