Wali Kota Makassar Tegaskan 50 Persen Belanja Pemerintah Harus untuk Produk Lokal dan UMKM
MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat perekonomian lokal melalui kebijakan belanja barang dan jasa yang berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar rutinitas administrasi, tetapi menjadi instrumen nyata dalam memperkuat ekonomi daerah.
“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, 50 persen dari total belanja pemerintah harus dialokasikan untuk produk lokal, dan setengah dari porsi tersebut diperuntukkan bagi UMKM. Dari total belanja Pemkot Makassar sekitar Rp3 triliun, ia ingin memastikan dana itu benar-benar dinikmati masyarakat lokal.
“Kami ingin memastikan agar 50 persen belanja itu dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar,” tegas politisi Partai Golkar yang juga mantan CEO PSM Makassar tersebut.
Munafri juga menyoroti pentingnya regulasi dan standardisasi bagi investasi di sektor swasta. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Makassar tanpa standar baku yang jelas.
“Banyak investor membangun tanpa ada standar yang disepakati. Kami ingin dudukkan ini agar tidak menimbulkan masalah seperti kredit macet di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi dengan LKPP agar pengelolaan anggaran daerah tetap transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus meminta arahan agar penggunaan APBD tidak salah sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Makassar, dengan penduduk 1,4 juta jiwa, disebut Munafri sebagai gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia. Kota ini hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa, dengan potensi besar dari laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian.
Munafri juga menyampaikan bahwa sejak 2019, Makassar telah menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) secara penuh, dengan nilai transaksi mencapai Rp645 miliar, menempatkannya di posisi kedua nasional.
“Kami sudah 100 persen digital dalam sistem pengadaan. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya.
Dalam konteks ekonomi yang menantang, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak sekadar menyalurkan bantuan langsung tunai, tetapi lebih menitikberatkan pada program berkelanjutan seperti perbaikan jalur distribusi air minum dan inkubator bisnis UMKM.
“Kami ingin setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata dan menumbuhkan kemandirian masyarakat,” katanya.
Untuk memperluas daya saing, Pemkot juga mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. Tujuan akhirnya, kata Munafri, adalah ekspor.
“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya mengejar tren, tetapi memahami ekosistem ekonomi lokal.
“Strategi bisnis yang kuat tidak cukup mengikuti tren, tapi harus dekat dengan sumber bahan baku dan memahami peluang pasar lokal,” ujarnya.
Dengan fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel, Munafri menegaskan visi untuk menjadikan Makassar sebagai kota tangguh, mandiri, dan berdaya saing di Indonesia Timur.
Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, serta para pelaku UMKM.
Sumber: makassarkota.go.id
