Info Regulasi

Wajib Halal UMK Diundur ke 2028, Ini Persiapannya

Kabar baik bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk. Jika sebelumnya pelaku UMK harus sudah memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026, kini batas waktunya mundur menjadi 17 Oktober 2028.

Kebijakan ini memberikan tambahan waktu sekitar dua tahun bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan sertifikasi halal. Dengan begitu, pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya memiliki kesempatan lebih luas untuk membenahi bahan baku, proses produksi, hingga kelengkapan administrasi.

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Penundaan ini bukan berarti kewajiban sertifikasi halal dihapus. Pelaku usaha tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai kategori produknya.

Lantas, apa saja perubahan aturan wajib halal terbaru dan apa yang sebaiknya dilakukan UMKM mulai sekarang? Simak penjelasannya berikut ini.

Jadwal Terbaru Kewajiban Sertifikasi Halal UMK

Perubahan batas waktu kewajiban sertifikasi halal tersebut merupakan bagian dari penyesuaian Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024.

Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam kegiatan sosialisasi daring pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Ada beberapa kategori produk yang mendapatkan tambahan waktu. Berikut rinciannya.

1. Makanan dan Minuman UMK hingga Oktober 2028

Pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman mendapatkan perpanjangan waktu hingga 17 Oktober 2028.

Ketentuan ini juga berlaku untuk:

  • Produk hasil sembelihan.
  • Jasa penyembelihan.
  • Produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh UMK.

Artinya, pedagang bakso, mi ayam, gorengan, cilok, kue rumahan, katering, dan berbagai usaha kuliner skala kecil memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan sertifikasi halal.

2. Kosmetik dan Produk Kesehatan hingga Oktober 2028

Perpanjangan waktu juga diberikan kepada sejumlah kategori produk lainnya, yaitu:

  • Obat bahan alam.
  • Obat kuasi.
  • Suplemen kesehatan.
  • Kosmetik.
  • Produk kimiawi.
  • Produk rekayasa genetik.
  • Sejumlah barang gunaan.

Kelompok produk tersebut juga mendapatkan batas waktu hingga 17 Oktober 2028 sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jadwal Kewajiban Halal untuk Kategori Lainnya

Tidak semua kategori mendapatkan perubahan jadwal yang sama. Beberapa ketentuan tetap mengikuti jadwal sebelumnya.

Berikut gambaran jadwalnya:

Kategori Produk Batas Waktu
Makanan dan minuman UMK 17 Oktober 2028
Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan UMK 17 Oktober 2028
Obat bebas dan obat bebas terbatas 17 Oktober 2029
Obat keras selain psikotropika 17 Oktober 2034
Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan Mulai 18 Oktober 2028
Produk pangan dan hasil sembelihan dari luar negeri Mulai 18 Oktober 2028

Untuk produk impor, pemerintah juga mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan negara mitra.

Sementara itu, pengumuman perpanjangan ini tidak menyebut perubahan bagi usaha menengah dan besar di sektor makanan dan minuman. Kelompok tersebut telah memasuki masa wajib sertifikasi halal sejak Oktober 2024.

Mengapa Pemerintah Menunda Wajib Halal UMK?

Keputusan memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bukan tanpa alasan.

Pemerintah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap kesiapan ekosistem halal di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerima berbagai masukan dari asosiasi dunia usaha dan pelaku industri.

Salah satu pertimbangan utamanya adalah memastikan seluruh pihak memiliki kesiapan yang cukup sebelum kewajiban diterapkan secara menyeluruh.

Tujuan sertifikasi halal sebenarnya sangat baik. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

Namun, penerapannya perlu didukung sistem yang memadai. Jangan sampai pelaku usaha kecil justru kesulitan memenuhi kewajiban karena bahan baku, fasilitas pemeriksaan, biaya, dan pendampingan belum tersedia secara merata.

Perlu diketahui, ini merupakan penundaan kedua bagi UMK. Sebelumnya, pada 2024, pemerintah juga memperpanjang batas waktu kewajiban halal dari 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026.

Dengan kebijakan terbaru, pemerintah memiliki waktu tambahan untuk memperkuat ekosistem halal sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan persiapan.

Tantangan Sertifikasi Halal yang Perlu Dibenahi

Tambahan waktu dua tahun seharusnya tidak hanya menjadi kelonggaran bagi pelaku usaha. Pemerintah juga perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di lapangan.

Chief Editor UKMIndonesia.id, Dewi Meisari Haryanti, sebelumnya menyampaikan sejumlah catatan mengenai kesiapan ekosistem sertifikasi halal.

Berikut beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.

1. Ketersediaan Bahan Baku Halal

Salah satu tantangan yang sering dihadapi pedagang kecil adalah mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sudah memenuhi persyaratan halal.

Misalnya, pedagang bakso, risoles, cilok, atau mi ayam biasanya membeli daging dari pemasok terdekat.

Jika pemasok tersebut belum memenuhi ketentuan halal, pelaku usaha mungkin harus mencari pemasok lain yang lokasinya lebih jauh.

Akibatnya, biaya transportasi dan pengadaan bahan baku bisa meningkat.

Dalam kondisi tertentu, Dewi memperkirakan kenaikan biaya produksi bisa mencapai 30–40 persen. Namun, angka tersebut merupakan estimasi untuk kondisi tertentu, bukan gambaran rata-rata seluruh UMKM.

Karena itu, ketersediaan pemasok bahan baku halal perlu diperluas agar pedagang kecil tidak menanggung beban tambahan yang terlalu besar.

2. Pembenahan Rumah Potong Hewan

Rumah potong hewan (RPH) juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk halal.

Tidak semua RPH tradisional atau informal memiliki fasilitas dan sistem pengelolaan yang sesuai dengan persyaratan.

Padahal, banyak pedagang makanan kecil bergantung pada pasokan daging dari tempat-tempat tersebut.

Jika persoalan di tingkat pemasok belum diselesaikan, pelaku usaha makanan akan ikut terkena dampaknya.

Oleh sebab itu, pembinaan dan pendampingan terhadap RPH perlu dilakukan secara bertahap.

3. Biaya Sertifikasi yang Tidak Sedikit

Selain tarif resmi sertifikasi, terdapat biaya lain yang mungkin harus ditanggung pelaku usaha, khususnya jika menggunakan jalur reguler.

Biaya tersebut dapat mencakup transportasi, akomodasi auditor, dan pemeriksaan fasilitas produksi.

Menurut perkiraan Dewi, dalam kondisi tertentu total pengeluaran bisa melampaui Rp3 juta.

Bagi usaha kecil dengan keuntungan yang terbatas, biaya seperti ini tentu bukan jumlah yang sedikit.

Karena itu, kemudahan akses sertifikasi halal gratis dan kepastian biaya menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

4. Mencegah Praktik Pungutan Liar

Kewajiban sertifikasi halal juga perlu disertai sistem pengawasan yang baik.

Jangan sampai pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur justru menjadi sasaran oknum yang meminta pungutan tidak resmi.

Informasi mengenai biaya, prosedur, dan persyaratan harus disampaikan secara terbuka agar UMKM tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Menyederhanakan Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan halal sebaiknya dapat diselaraskan dengan proses pengawasan lain yang sudah berjalan.

Misalnya, pemeriksaan keamanan pangan oleh BPOM, persyaratan higiene sanitasi, serta pemeriksaan barang impor oleh Bea Cukai.

Dengan koordinasi yang lebih baik, pelaku usaha tidak perlu menghadapi pemeriksaan berulang yang berpotensi menambah waktu dan biaya.

Apa yang Harus Dilakukan UMK Menjelang Wajib Halal 2028?

Perpanjangan batas waktu hingga 17 Oktober 2028 merupakan kesempatan yang sebaiknya dimanfaatkan dengan baik.

Jangan menunggu sampai mendekati tenggat baru mulai mengurus sertifikat halal. Semakin awal persiapan dilakukan, semakin banyak waktu yang tersedia untuk memperbaiki kekurangan.

Berikut beberapa langkah yang bisa mulai dilakukan.

1. Siapkan Legalitas Usaha dan NIB

Pastikan usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan salah satu dokumen penting dalam proses perizinan usaha, termasuk ketika pelaku UMKM ingin mengurus sertifikasi halal.

Jika belum memilikinya, pelaku usaha bisa mulai mengurus melalui sistem OSS.

2. Periksa Asal Bahan Baku

Catat seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi.

Perhatikan asal bahan baku, terutama bahan yang berasal dari hewan maupun bahan tambahan pangan.

Usahakan memilih pemasok yang memiliki dokumen atau sertifikat halal sesuai ketentuan.

Langkah ini penting agar proses pemeriksaan nantinya lebih mudah.

3. Rapikan Proses Produksi

Pastikan proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian produk dilakukan dengan baik.

Bahan yang digunakan harus jelas asal-usulnya dan proses produksi perlu dijaga agar tidak tercampur dengan bahan yang tidak memenuhi ketentuan halal.

Pelaku usaha juga sebaiknya mulai membiasakan diri membuat pencatatan sederhana terkait bahan baku dan proses produksi.

4. Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis

Pemerintah memiliki program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan.

Karena kuota, persyaratan, dan mekanisme program dapat berubah, pelaku UMKM sebaiknya rutin mencari informasi melalui BPJPH dan pendamping proses produk halal (P3H) di daerah masing-masing.

Jangan mudah percaya kepada pihak yang menawarkan sertifikasi dengan biaya tidak jelas.

5. Jangan Menghentikan Proses Sertifikasi yang Sudah Berjalan

Bagi pelaku usaha yang sudah mendaftar atau sedang mengikuti pendampingan sertifikasi halal, sebaiknya tetap melanjutkan proses tersebut sampai selesai.

Perpanjangan batas waktu bukan alasan untuk menghentikan persiapan.

Justru semakin cepat sertifikat diperoleh, semakin cepat pula manfaatnya bisa dirasakan oleh usaha.

6. Manfaatkan Label Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikat halal bukan sekadar dokumen untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Bagi konsumen Muslim, informasi kehalalan produk merupakan salah satu pertimbangan penting sebelum membeli.

Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelanggan.

Selain itu, sertifikasi halal juga berpotensi membuka peluang kerja sama dengan mitra bisnis, termasuk ritel modern yang mensyaratkan dokumen halal.

Kesimpulan: Jangan Menunggu Sampai 2028 untuk Mengurus Sertifikat Halal

Perpanjangan kewajiban sertifikasi halal UMK hingga 17 Oktober 2028 memberikan kesempatan tambahan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.

Namun, waktu dua tahun tersebut sebaiknya tidak dihabiskan hanya untuk menunda pengurusan sertifikat.

Pelaku UMKM bisa mulai membenahi legalitas usaha, memastikan bahan baku, memperbaiki proses produksi, dan mencari informasi mengenai program sertifikasi halal gratis.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan ekosistem halal semakin siap, mulai dari pemasok bahan baku, rumah potong hewan, pendampingan, hingga kemudahan pemeriksaan.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, kewajiban sertifikasi halal diharapkan tidak menjadi beban bagi usaha kecil, melainkan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

Ingat, jangan menunggu sampai 2028. Persiapkan sertifikasi halal dari sekarang agar usaha semakin siap berkembang dan naik kelas.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button