Strategi Kemenpar dan BI Memperkuat Desa Wisata Ramah Muslim
Jakarta – Tren perjalanan halal dunia kini membuka peluang besar bagi potensi ekonomi lokal di Indonesia. Oleh karena itu, langkah konkret terus digencarkan untuk memoles daya saing desa wisata unggulan nasional.
Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar pelatihan khusus di Bandung pada 5-7 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 25 perwakilan desa wisata dari lima provinsi penerima IMTI 2025 terbaik.
Selain itu, peserta tersebut merupakan hasil kurasi ketat dari total 63 desa wisata potensial. Lima provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Meningkatkan Kapasitas Pengelola dan Layanan
Staf Ahli Menteri Kementerian Pariwisata, Masruroh, menegaskan pentingnya posisi strategis desa wisata bagi masyarakat. Selanjutnya, pengembangan ini ditujukan untuk menciptakan destinasi berkualitas yang berdampak panjang.
“Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Masruroh. Dikutip dari republika.
Para peserta memperoleh pembekalan intensif mengenai tata kelola destinasi, pemasaran digital, hingga standar sanitasi. Namun, penerapan standar ramah Muslim ini difokuskan pada unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.
Pendekatan ini tidak bermaksud mengubah identitas asli dari budaya lokal setempat. Sebaliknya, langkah ini hadir untuk melengkapi fasilitas dasar wisatawan tanpa mengikis kearifan lokal.
“Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.
Memperkuat Ekosistem Ekonomi Daerah
Deputi DEKS BI, Dwi Putra Indrawan, menyebut desa wisata sebagai simpul penting ekonomi daerah. Oleh karena itu, produk wisata potensial akan didorong masuk ke platform travel agent online.
Setiap peserta juga diwajibkan menyusun rencana tindak lanjut pengembangan destinasi secara nyata. Selanjutnya, program ini tidak akan berhenti pada sesi pelatihan semata.
Pemerintah dan BI siap melakukan pendampingan serta evaluasi secara berkelanjutan di lapangan. Pada akhirnya, sinergi ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian warga desa secara inklusif.
