Stimulus Ekonomi Rp16,23 Triliun, Hipmi Nilai Pemerintah Makin Agresif
Jakarta – Pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp16,23 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan, menilai langkah ini menunjukkan respons cepat pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian.
“Paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun menjadi puzzle terakhir untuk menyempurnakan kebijakan yang ada,” kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, keseriusan pemerintah terlihat dari perubahan posisi Menteri Keuangan, di mana Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Gebrakan Purbaya dengan memindahkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara disebut sebagai sinyal agresifnya pemerintah untuk mengerek laju pertumbuhan ekonomi.
Langkah berikutnya adalah pembentukan Tim Akselerasi Program Prioritas, yang dikomandoi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tim ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan anggaran agar program tidak terhambat.
“Dua terobosan ini jelas bertujuan membanjiri sektor riil dengan uang. Pemerintah menyadari masyarakat menengah ke bawah sangat selektif membelanjakan uangnya, yang berimbas pada dunia usaha,” ujar Akbar.
Ia menilai, fungsi Tim Akselerasi Program Prioritas mirip dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) yang dipimpin Aris Marsudiyanto. Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak saling tumpang tindih.
Lebih jauh, Akbar menekankan bahwa stimulus ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lemahnya permintaan. “Penyaluran anggaran itu bersifat penawaran. Jika permintaannya lemah, sebesar apa pun penawarannya tidak akan maksimal direspons sektor riil,” jelasnya.
Ia menambahkan, paket stimulus kali ini diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan, memperkuat perlindungan sosial, serta menopang sektor yang sedang melambat, termasuk UMKM.
“Paket stimulus ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan agenda perbaikan struktural. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dari kuartal II 2025,” pungkas Akbar.
