Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja Kompeten untuk Dukung Hilirisasi dan Investasi
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung investasi serta industri hilirisasi di Indonesia. Upaya ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, pada 6 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menegaskan pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tuntutan industri modern. Dengan meningkatnya investasi, terutama di sektor hilirisasi, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Rosan mengungkapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Ia memproyeksikan bahwa dalam lima tahun ke depan, investasi dapat membuka 2,8 hingga 2,9 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya.
“Pada tahun lalu saja, dari total realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 2,45 juta orang. Kami memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi rata-rata 2,8 hingga 2,9 juta orang per tahun dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosan dalam siaran pers yang dirilis pada Minggu (9/3). Dikutip dari detik.com
Selain itu, ia menyoroti kesiapan tenaga kerja sebagai faktor penting dalam menarik investasi. “Para investor selalu menanyakan kesiapan tenaga kerja saat berinvestasi. Biasanya, mereka membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun untuk membangun pabrik, tetapi di saat yang sama mereka juga ingin tenaga kerja yang siap pakai,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan yang siap digunakan untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.
“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia, yang bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkap Yassierli.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun internasional.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan siap menjamin kualitas tenaga kerja tersertifikasi agar dapat bersaing di tingkat global,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja dan pemanfaatan data dalam kebijakan berbasis kebutuhan industri. Diharapkan, kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sinergi antara sektor ketenagakerjaan dan hilirisasi industri.
