KTNA Apresiasi Kebijakan Pemerintah yang Perkuat Kemandirian dan Kesejahteraan Petani
Jakarta – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian di Indonesia.
Ketua Umum KTNA, HM Yadi Sofyan Noor, menyambut baik sejumlah kebijakan yang dinilai berpihak kepada petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram, hingga penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi.
“Penurunan harga pupuk hingga 20 persen ini merupakan kebijakan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan ini sangat meringankan biaya produksi petani, memperluas lahan tanam, dan meningkatkan produktivitas karena akses pupuk kini jauh lebih mudah,” ujar Yadi Sofyan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/10). Dikutip dari antaranews.com
Ia menilai, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kemandirian pangan nasional dan memperbaiki taraf hidup petani. Selain itu, kebijakan penetapan harga gabah minimal Rp6.500/kg juga disebut memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan harga bagi petani.
“Dengan adanya harga dasar gabah ini, petani tidak lagi khawatir saat musim panen. Pemerintah memberikan jaminan harga yang layak, sehingga petani bisa lebih tenang dan fokus dalam berproduksi,” jelasnya.
Yadi Sofyan menambahkan, pemerintah turut mendorong optimalisasi lahan pertanian melalui program pompanisasi, yang memungkinkan lahan tadah hujan ditanami dua hingga tiga kali setahun (IP 200–300). Bahkan di tengah fenomena El Nino, petani tetap dapat berproduksi berkat dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat.
“Upaya ini menjadi kunci bagi petani untuk tetap berproduksi di musim kemarau. Ini bukti nyata perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pertanian nasional,” katanya.
Selain itu, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk juga dinilai sebagai langkah strategis. Menurutnya, pemerintah telah memangkas hingga 145 regulasi yang selama ini memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi.
“Petani kini tak perlu lagi menunggu tanda tangan berlapis dari gubernur, bupati, atau wali kota. Ini langkah konkret yang mempermudah petani dalam berbudidaya,” ujar Yadi Sofyan.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini, kata dia, merupakan arahan langsung Presiden agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan tanpa ketergantungan impor.
“Kita harus segera berswasembada pangan. Insya Allah, dengan kebijakan yang konsisten ini, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi dalam negeri,” tegasnya.
Sofyan turut menyoroti capaian positif sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 124. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan petani.
“Ini bukti bahwa sektor pertanian terus bergerak ke arah yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan pangan bangsa,” ujarnya.
Sebagai pelaku pertanian, Yadi Sofyan juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilainya berhasil menerjemahkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke dalam langkah konkret di lapangan.
