KKP Dorong Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan untuk Tingkatkan Ekonomi
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas sinergi lintas sektor dalam pengembangan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat perekonomian, serta memastikan keberlanjutan sektor tersebut.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, menyatakan bahwa pihaknya tengah merancang kebijakan terkait kawasan hilirisasi. Rencana ini mencakup penetapan lokasi yang akan menjadi pusat pengelolaan terintegrasi, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
“Kawasan hilirisasi harus memiliki komoditas unggulan serta karakteristik lokasi yang sesuai,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (4/3). Dikutip dari antaranews.com
Kawasan ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pengelolaan hasil perikanan, baik dari penangkapan maupun budidaya. Selain itu, aspek penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran juga menjadi perhatian utama.
Dalam strategi hilirisasi, KKP mengimplementasikan market intelligence, konsolidasi roadmap antar kementerian/lembaga, serta memperkuat tata kelola bahan baku. Salah satu langkah konkret yang tengah ditempuh adalah penerapan standar bahan baku pengolahan ikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP), yang saat ini dalam proses pengundangan.
Dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sekretaris Kementerian Investasi, Heldy Satrya Putera, menilai potensi besar dalam sektor ini, termasuk pemanfaatan garam industri untuk soda ash dan cangkang kapsul dari rumput laut. BKPM telah menyusun blueprint investasi yang mencakup roadmap hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Kementerian Perindustrian turut mendukung upaya ini dengan mengembangkan kawasan hilirisasi sebagai kawasan industri tematik. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebut bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024, kawasan industri akan mendapatkan insentif fiskal berupa pajak dan kepabeanan, serta insentif nonfiskal seperti kemudahan imigrasi, pertanahan, dan ketenagakerjaan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen KKP dalam program hilirisasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Komoditas potensial seperti udang, rumput laut, tilapia, dan tuna akan terus ditingkatkan produksinya melalui perikanan tangkap dan budidaya.
Dengan berbagai langkah ini, KKP optimistis hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelautan di Indonesia.
