Kementerian PU Siapkan Strategi Gaet Swasta Garap Proyek Infrastruktur Nasional
Jakarta – Pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk kembali menarik minat kalangan pengusaha dalam menggarap proyek infrastruktur nasional. Hal ini dilakukan setelah muncul keluhan dari sejumlah pelaku usaha yang merasa jera akibat berbagai kendala dalam skema kerja sama proyek pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan guna mengatasi keterbatasan fiskal negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Kementerian PU berkomitmen melakukan sejumlah perbaikan regulasi dan kebijakan.
“Kami mendorong agar proyek infrastruktur, terutama seperti jalan, dapat dikerjakan oleh pihak swasta. Dukungan regulasi akan kami benahi agar pelibatan swasta lebih nyaman,” ujar Dody saat menghadiri acara Creative Infrastructure Financing Day 2025 (CreatIFF) di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). Dikutip dari detik.com
Dody mengakui bahwa masih ada sejumlah kendala dalam aspek regulasi yang membuat pengusaha enggan terlibat. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh akan dilakukan, terutama oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Rachman Arief, menyebut pihaknya sedang mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan pengusaha kehilangan minat. Perbaikan akan menyasar regulasi hingga Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk persiapan dokumen proyek.
“Kami sedang evaluasi di mana letak persoalannya, termasuk memperbaiki SOP dan memastikan dokumen readiness criteria disiapkan secara matang agar proyek tidak bermasalah di tengah jalan,” jelas Rachman.
Beberapa isu yang kerap menjadi hambatan dalam proyek infrastruktur antara lain soal kesiapan lahan, kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pembiayaan konstruksi.
Lebih lanjut, Rachman mengatakan bahwa proses kurasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan proyek-proyek yang siap dan layak dikerjakan. Hal ini penting mengingat kondisi fiskal pemerintah saat ini yang menuntut efisiensi tinggi dan minimalisasi keterlibatan anggaran negara.
Sinyal keengganan kalangan swasta terungkap dari pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe. Dalam diskusi internal, Dhony mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha merasa kapok mengikuti skema KPBU.
“Pak Dhony sempat bilang secara pribadi bahwa ada swasta yang agak kapok main KPBU. Ini tentu harus jadi bahan evaluasi bersama,” kata Dody.
Pemerintah berharap, dengan perbaikan regulasi dan kesiapan dokumen proyek, minat swasta kembali tumbuh dan pembangunan infrastruktur nasional dapat terus berjalan tanpa terganjal persoalan klasik yang berulang.
