Kemenkeu Jadikan LNSW Pusat Intelijen Digital untuk Awasi Ekspor-Impor
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan sebagai pusat intelijen berbasis teknologi informasi dalam memantau seluruh aktivitas ekspor dan impor nasional.
Langkah ini diambil guna memperkuat sistem pengawasan kepabeanan dan menekan potensi kebocoran, termasuk praktik underinvoicing yang kerap merugikan negara.
“Saya lihat dari ujung ke ujung, ternyata sistemnya belum terlalu lengkap. Riilnya belum dihubungkan ke LNSW,” ujar Purbaya usai meninjau kesiapan sistem LNSW di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dikutip dari viva.co.id
Menurutnya, sistem pemantauan ekspor-impor yang dikembangkan LNSW masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan dan integrasi data lintas lembaga, terutama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kalau sistem ini sudah siap, keluar-masuk barang di jalur kepabeanan akan lebih mudah dipantau secara real-time,” katanya.
Purbaya menambahkan, integrasi penuh antarinstansi menjadi kunci agar pengawasan ekspor-impor bisa berjalan optimal dan transparan. “Sekarang memang belum sampai sana. Tapi nanti saya akan lihat, diperbaikinya di mana. Sistemnya tinggal diintegrasikan saja dengan Bea Cukai dan lembaga terkait lainnya,” jelasnya.
Sembari menunggu penyempurnaan sistem tersebut, Kemenkeu memastikan akan terus memantau kinerja LNSW dan menganalisis efektivitasnya dalam mencegah kebocoran pendapatan negara. “Dengan sistem yang terintegrasi, praktik underinvoicing bisa segera diidentifikasi dan ditindak,” ujar Purbaya.
Sebagai informasi, LNSW merupakan unit organisasi di bawah Kemenkeu yang bertugas mengelola Indonesia National Single Window (INSW) dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Kedua sistem ini menangani dokumen kepabeanan, karantina, perizinan, serta logistik ekspor-impor secara elektronik.
Tujuan utama LNSW adalah meningkatkan daya saing nasional, memperkuat kinerja logistik dan investasi, serta mempermudah kegiatan usaha melalui digitalisasi layanan lintas instansi.
