Indonesia Negosiasikan Tarif Impor Tinggi dengan AS, Targetkan Kesepakatan dalam 60 Hari
Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memulai langkah strategis untuk menegosiasikan tarif impor tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat. Delegasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pejabat tinggi AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang diberi kesempatan lebih awal untuk membuka jalur negosiasi dengan AS. Dalam waktu 60 hari ke depan, diharapkan akan terwujud kesepakatan dagang antara kedua negara.
“Indonesia jadi salah satu negara yang diterima lebih awal oleh AS untuk melakukan pembicaraan. Vietnam, Jepang, dan Italia juga sedang menjajaki hal yang sama,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4). Dikutip dari detik.com
Dalam lawatannya, delegasi Indonesia telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, turut menjalin dialog diplomatik dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Airlangga menjelaskan, Indonesia berkomitmen membangun hubungan dagang yang seimbang dan adil. Untuk itu, salah satu tawaran utama Indonesia adalah upaya penyeimbangan neraca perdagangan dengan meningkatkan volume impor barang dari AS.
“Kami siap meningkatkan pembelian energi seperti LPG, minyak mentah, dan bensin dari AS. Selain itu, produk agrikultur seperti gandum, kedelai, dan susu kedelai juga akan kami impor,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan berbagai kemudahan investasi bagi perusahaan asal AS yang beroperasi di Indonesia, termasuk insentif dan penyederhanaan perizinan. Produk mineral kritis dan hortikultura juga ditawarkan sebagai bagian dari kerja sama strategis ini.
Kerja sama pengembangan sumber daya manusia pun menjadi salah satu fokus. Pemerintah mendorong kolaborasi di bidang pendidikan, teknologi, hingga ekonomi digital, sekaligus mengangkat isu jasa keuangan yang dinilai masih berat sebelah untuk kepentingan AS.
Permintaan Indonesia
Di sisi lain, Indonesia meminta keringanan tarif bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan udang. Saat ini, produk-produk tersebut dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara pesaing di kawasan ASEAN maupun di luar kawasan.
Meski tarif umum tengah didiskon menjadi 10% selama 90 hari, barang-barang seperti tekstil dan garmen tetap dikenakan bea masuk tambahan yang bisa mencapai total 47%. Kondisi ini dinilai membebani eksportir Indonesia serta berdampak pada daya saing di pasar AS.
“Tambahan tarif ini menjadi perhatian utama kami karena biaya ekspor Indonesia ke AS menjadi lebih tinggi dibanding negara lain,” pungkas Airlangga.
