Hotel dan Restoran Beralih Jadi Dapur Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat tren baru di sektor jasa. Sejumlah pengusaha perhotelan, restoran, hingga katering kini bertransformasi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut perubahan fungsi bisnis tersebut mempercepat implementasi program MBG.
“Yang punya katering, hotel, dan restoran sekarang banyak yang beralih menjadi dapur MBG. Hotel pun sudah ada yang berfungsi sebagai SPPG,” kata Dadan, Selasa (19/8/2025). Dikutip dari bisnis.com.
Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat dengan dukungan 5.905 titik dapur SPPG di seluruh Indonesia. Dari sisi pendanaan, BGN telah menyerap Rp10,3 triliun dari total APBN 2025 sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program tersebut.
Meski belum memiliki data pasti, Dadan memperkirakan lebih dari 50% restoran, kafe, katering, dan hotel sudah beralih fungsi menjadi SPPG.
“Dugaan saya, lebih dari separuh pelaku usaha F&B kini menyokong program ini. Perubahan itu membuat MBG bisa berjalan lebih cepat karena memanfaatkan fasilitas yang sudah lama bergerak di sektor makanan dan minuman,” jelasnya.
Sejumlah restoran dan kafe yang kini berfungsi sebagai dapur MBG tersebar di wilayah Ciputat, Cibubur, Bogor, hingga Maluku Utara. Fenomena ini, kata Dadan, juga dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang makin mengandalkan layanan pesan antar.
“Biasanya makan di restoran itu identik dengan parkir penuh. Sekarang konsumsi makanan naik, tapi jumlah kendaraan parkir justru menurun,” ujarnya.
Menariknya, 5.905 SPPG yang sudah beroperasi dibangun langsung oleh mitra tanpa dana APBN, dengan nilai setara Rp12 triliun. Selain itu, BGN kini tengah mempercepat proses verifikasi terhadap 19.000 calon mitra SPPG yang sudah menyiapkan fasilitas.
“Kalau bangunannya sudah berdiri tapi belum operasional, jumlahnya sekitar 19 ribu. Kalau dikalikan Rp2 miliar saja, nilainya setara Rp38 triliun,” pungkas Dadan.
