BPJPH Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Jakarta — Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Jakarta, Rabu (9/7). Agenda kali ini difokuskan pada pembahasan Standar Pelayanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) serta Uji Publik Draf Revisi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023.
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanuddin. Kegiatan FKP merupakan bentuk partisipasi publik dalam penyusunan standar pelayanan, sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas BPJPH sebagai lembaga penyelenggara layanan publik.
“Hari ini kami membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan guna menerima masukan terhadap standar layanan RSHLN dan revisi regulasi yang tengah kami siapkan,” ujar Aqil Irham. Ia menegaskan, forum ini menjadi bagian dari komitmen BPJPH dalam menyempurnakan prosedur sertifikasi halal, khususnya untuk produk luar negeri.
FKP kali ini mendapatkan sambutan positif dari kalangan industri. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI), Ayu Puspita, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif BPJPH dalam melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam perumusan standar layanan. “Kami mengapresiasi keterbukaan BPJPH dalam menyerap aspirasi kami sebagai pengguna layanan,” ujarnya. Dikutip dari bpjph.halal.co.id
Selain APSKI, forum juga dihadiri berbagai perwakilan asosiasi industri dan pelaku usaha seperti Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia (AFFI), Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS), Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Melalui forum ini, BPJPH berharap dapat merumuskan standar layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan industri dan akuntabel terhadap publik.
