Asparnas Minta Pemerintah Beri Solusi bagi Industri Perhotelan yang Tertekan Efisiensi Anggaran
Jakarta – Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi atas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan. Ketua Umum Asparnas, Ngadiman Sudiaman, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan hotel serta berpotensi menimbulkan kerugian besar.
“Dari Januari hingga Februari tahun ini, omzet industri perhotelan turun rata-rata 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Memasuki bulan Maret dan Ramadan, biasanya kondisi akan semakin sepi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (10/3). Dikutip dari antaranews.com
Meskipun belum ada angka pasti terkait total potensi kehilangan pendapatan, Ngadiman menyebutkan bahwa sejumlah hotel dan perusahaan di sektor pariwisata mulai melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jumlah karyawan secara bertahap.
Ia menambahkan bahwa tingkat okupansi hotel pada 2024 mengalami penurunan hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada pengusaha hotel, hiburan, dan restoran, bahkan menyebabkan beberapa usaha di sejumlah daerah terpaksa tutup.
“Di Bali, misalnya, pada Desember 2024 yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel justru turun hingga 30 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen,” jelasnya.
Ngadiman menilai tren ini menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat serta berkurangnya jumlah wisatawan global yang datang ke Indonesia. Selain itu, pemotongan anggaran pemerintah juga berdampak luas, tidak hanya pada sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga terhadap penerimaan pajak dari industri tersebut.
“Pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah otomatis mengurangi pendapatan pengusaha hotel, maskapai penerbangan, restoran, serta UMKM terkait,” tambahnya.
Meski mendukung kebijakan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri, Ngadiman berharap aturan tersebut tidak diberlakukan untuk perjalanan dalam negeri. “Jika anggaran tetap berputar di dalam negeri, ekonomi nasional masih bisa bergerak,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan pengeluaran dan sektor swasta juga mengalami pelemahan, industri perhotelan terancam mati, memicu gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar industri ini tetap bertahan,” pungkasnya.
