Apkasi Otonomi Expo 2026 Fokus Buka Pasar dan Investasi
Tangerang – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi membuka Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Gelaran tahunan yang mempertemukan pemerintah kabupaten, kementerian, pelaku usaha, UMKM, hingga mitra internasional ini diarahkan tidak sekadar menjadi pameran produk.
AOE 2026 ditargetkan menjadi ruang konkret untuk mempertemukan potensi komoditas, investasi, dan UMKM daerah dengan pembeli, investor, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa kebutuhan utama daerah saat ini adalah akses pasar dan investasi yang menghasilkan transaksi nyata.
“Apkasi Otonomi Expo bukan sekadar pameran, kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar,” kata Bursah Zarnubi saat menyampaikan laporan pelaksanaan AOE 2026. Dikutip dari RRI.
Tantangan Fiskal dan Urgensi Penataan Kewenangan
Bursah menilai pemerintah kabupaten saat ini menghadapi tantangan fiskal yang kian kompleks. Daerah harus memenuhi pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sembari dituntut menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 menjadi Rp735 triliun, Apkasi mengingatkan bahwa peningkatan tersebut tidak otomatis membuat ruang fiskal daerah menjadi longgar. Tambahan anggaran daerah kerap terserap oleh beban belanja yang juga terus membengkak.
“Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan memadai,” kata Bursah menegaskan.
Ia menambahkan, karakteristik tiap kabupaten berbeda sehingga kebijakan tidak bisa diseragamkan. “Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi kesempatan memperjelas kembali penataan kewenangan pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bursah mengingatkan para kepala daerah untuk selalu menjaga integritas dalam mengelola aset maupun anggaran publik. “Jabatan Bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata,” kata Bursah.
Kemendagri Minta Expo Berujung Realisasi Investasi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, yang membuka AOE 2026 secara resmi, mengapresiasi besarnya tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ia menyebut Kemendagri terus melakukan advokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Bima menguraikan empat prioritas penggunaan TKD, yakni memperkuat pelayanan dasar, menjaga ketahanan pangan dan energi, mendorong transformasi ekonomi, serta menekan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Ia juga meminta kepala daerah mengubah orientasi expo agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dinilai membutuhkan kolaborasi antardaerah dan pemahaman terhadap karakter ekonomi wilayah masing-masing.
“Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri, dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem,” kata Wali Kota Bogor dua periode ini.
Ia menegaskan bahwa indikator sukses expo tidak boleh hanya diukur dari dokumen kesepakatan di atas kertas. “Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi,” katanya.
Dukungan Pasar Global bagi UMKM Daerah
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pasar internasional bagi produk UMKM daerah.
Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi pelaku UMKM daerah memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
“Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara,” ujarnya seraya berharap produk unggulan daerah semakin dikenal dan bersaing di pasar global.
AOE 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, Dewan Pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara sahabat seperti Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.
Penyelenggaraan AOE 2026 diharapkan mampu melahirkan koneksi bisnis, transaksi pembiayaan, dan investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
