Kemnaker Tegas: Ormas Bergaya Preman Ancam Investasi dan Lapangan Kerja
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di kawasan industri. Aksi premanisme ini disebut merugikan dunia usaha dan menyebabkan hilangnya investasi bernilai triliunan rupiah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, berencana menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna membahas permasalahan ini. Ia optimistis Polri dapat memberikan solusi atas keluhan para pengusaha di kawasan industri.
“Saya akan menemui Kapolri untuk membicarakan masalah ini secara khusus. Saya yakin Polri dapat memberikan respons yang tepat demi menyelesaikan keluhan para pelaku usaha di kawasan industri. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Noel dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025). Dikutip dari detik.com
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin keamanan investasi dan operasional industri. Premanisme, menurutnya, tidak hanya merugikan pabrik tetapi juga menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Siapa pun yang menghambat penyerapan tenaga kerja adalah musuh rakyat dan musuh bersama,” tegasnya.
Noel menambahkan bahwa Kemnaker juga akan melaporkan persoalan ini kepada Polri, karena aksi premanisme di kawasan industri tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian semua pihak. Jika gangguan tersebut menyebabkan batalnya rencana investasi, maka dampaknya akan sangat merugikan penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan Noel ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, yang menyebut bahwa ormas sering kali mengganggu operasional pabrik melalui aksi demo dan tekanan lainnya. Bahkan, laporan kepada aparat keamanan disebut tidak efektif dalam menangani permasalahan ini.
Beberapa kawasan industri yang menjadi sasaran aksi premanisme antara lain Bekasi, Karawang, Batam, hingga wilayah Jawa Timur. Selain merugikan pabrik yang sudah beroperasi, aksi tersebut juga disebut menyebabkan rencana investasi senilai ratusan triliun rupiah batal terealisasi.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, turut menanggapi dengan mengungkapkan bahwa pihaknya juga kerap menerima keluhan serupa dari pelaku industri terkait gangguan premanisme.
Senada dengan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering menerima keluhan dari pelaku industri terkait gangguan ormas yang menghambat operasional pabrik. Ia meminta agar aksi semacam itu dihentikan demi keberlanjutan industri di wilayahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, mengajak calon investor untuk berdiskusi dengan pihaknya guna mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan premanisme di kawasan industri.
