KKP Bangun Desa Perikanan untuk Suplai Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis
USAHAMUSLIM, Jakarta – Pemerintah akan memulai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif dalam mendukung program ini dengan menyediakan kebutuhan protein berkualitas tinggi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa KKP bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengembangkan desa-desa perikanan. “Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu,” ujar Trenggono dikutip dari detikcom.
Hasil perikanan dari desa-desa ini nantinya akan disalurkan ke unit dapur yang dikelola Badan Gizi Nasional di berbagai daerah. Badan ini berencana membangun 30.000 unit dapur di seluruh Indonesia, masing-masing mampu melayani hingga 3.000 siswa.
Dorongan untuk Ekonomi Lokal
Program MBG diperkirakan akan memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. Dengan alokasi dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk pengadaan menu bergizi, total pengeluaran selama lima hari kerja mencapai Rp 6 triliun. Trenggono optimis, dana ini akan berputar di masyarakat desa, khususnya yang terlibat dalam sektor perikanan. “Jika ada 3.000 siswa di setiap desa dan 30.000 desa terlibat, efek ekonominya sangat besar,” tuturnya.
Fokus pada Hilirisasi dan Produksi
KKP juga berupaya meningkatkan produksi perikanan budidaya yang saat ini masih tertinggal dibanding negara lain. Produksi Indonesia baru mencapai 5 juta ton, sementara Vietnam telah mencapai 25 juta ton. Untuk mengatasi hal ini, KKP mendorong budidaya perikanan skala besar yang dikelola secara korporasi. Komoditas yang dihasilkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti bakso ikan dan fishball, yang kaya akan protein.
Kebijakan Ekonomi Biru
Trenggono menekankan bahwa KKP memiliki lima kebijakan ekonomi biru sebagai prioritas:
- Memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 juta hektar pada 2045.
- Penangkapan ikan terukur berbasis kuota sesuai PP Nomor 11 Tahun 2023 untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
- Mendorong budidaya perikanan berkelanjutan di perairan laut, payau, dan tawar.
- Mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Mengurangi sampah plastik di laut.
