USAHAMUSLIM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memaparkan rencana kerja Kementerian UMKM untuk tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Dalam satu bulan menjabat, Maman mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, dari total 65 juta UMKM, sekitar 99,63% atau 63,9 juta unit merupakan usaha mikro. “Meski mayoritas masih usaha mikro, UMKM telah menyumbang 64% ke PDB,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Maman telah menyusun sembilan program strategis:
1. Integrasi Data UMKM
Data UMKM saat ini tersebar di 27 kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, sistem informasi data tunggal (SIDT-UMKM) akan dioptimalkan untuk memusatkan data.
2. Transformasi Usaha Mikro
Usaha mikro akan diarahkan menjadi formal melalui pendampingan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi usaha seperti Halal, Merek, SP-PIRT, serta Nomor Izin Edar BPOM.
3. Re-Design PLUT-KUMKM dan Layanan Kemasan
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan layanan rumah kemasan akan diperbarui untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan kualitas produk.
4. Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok
Pemerintah akan memperluas fasilitas kemitraan, memperkuat rantai pasok, dan membuka akses pasar yang lebih luas untuk UMKM.
5. Program Kartu Usaha
Kartu Usaha, hasil sinergi dengan Bappenas, akan dibagi menjadi 10.000 Kartu Usaha Afirmatif untuk masyarakat miskin dan rentan, serta 15.200 Kartu Usaha Produktif untuk mendukung pengusaha kelas menengah.
6. Akses Pembiayaan dan Investasi
Langkah ini mencakup peningkatan akses pembiayaan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM.
7. Penghapusan Piutang UMKM
Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2024 telah menjadi dasar hukum untuk menghapus piutang UMKM, dengan implementasi yang dipercepat dalam enam bulan ke depan.
8. Dukungan Program Sosial
UMKM akan dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyedia bahan baku untuk koperasi BUMDes, serta dalam pembangunan tiga juta rumah rakyat.
9. Klasterisasi dan Holding UMKM
Klasterisasi UMKM akan dioptimalkan melalui pembentukan holding untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan. Selain itu, e-katalog LKPP akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan layanan nasional.
Dengan sembilan program ini, Kementerian UMKM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi, mandiri, dan berdaya saing. “Konsolidasi adalah kunci keberhasilan, seperti yang dilakukan di India dan Korea Selatan,” tambah Maman seperti dilansir dari finance detik
