Transformasi Ekonomi Geser Pola Konsumsi dan Dunia Kerja
Jakarta – Laju kecerdasan buatan, digitalisasi, serta friksi geopolitik global kini merombak struktur manufaktur dan pasar tenaga kerja. Kondisi ini menghimpit industri konvensional, namun sekaligus memantik ruang pertumbuhan baru.
Oleh karena itu, pemerintah berfokus menyiapkan kapabilitas sumber daya manusia agar pergeseran sektor riil memberi dampak positif. Pelemahan serapan di sejumlah pabrik dipandang sebagai dampak perubahan kebiasaan belanja masyarakat.
“Daya beli masyarakat itu tidak melemah, hanya bergeser. Perekonomian kita itu sekarang bertransformasi. Beberapa sektor usaha industri yang tradisional, yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja, itu drop, tapi bergeser ke tempat lain. Rupanya memang terjadi pergeseran konsumsi dan pergeseran pola belanja dari rumah tangga. Ini perlu dipahami oleh para pelaku usaha, dan kemudian mereka juga harus bertransformasi,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo pada program CNBC Indonesia Power Lunch, Jumat (6/11).
Tekanan pasar sangat dirasakan oleh subsektor padat karya seperti tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Sebaliknya, kinerja positif justru dicatatkan oleh sektor telekomunikasi, logistik transportasi, perhotelan, serta restoran.
Menjaga Ketahanan Industri dan Kerentanan Kelas Menengah
Aktivitas manufaktur domestik secara umum masih berada di jalur ekspansi di tengah gelombang transformasi ini. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) periode Oktober 2026 tercatat menguat ke level 53,77 dari posisi 51,93 pada September 2026.
Pertumbuhan ini menegaskan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi tumpuan utama penciptaan nilai tambah. Namun, perhatian khusus tetap tertuju pada populasi kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah.
Kelompok masyarakat ini sangat krusial karena mencakup 66,35% penduduk serta menyumbang 81,49% total konsumsi rumah tangga. Penurunan daya tahan ekonomi mereka kini menjadi tantangan utama stabilitas pasar nasional.
“Dari 2024 itu, sekarang juga turun ya kelas menengah. Ini memang menjadi PR kita, bagaimana menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka. Tapi juga ada PR dari sisi pencatatan statistik karena sebagian dari yang bergeser tadi itu bekerjanya lebih ke pekerjaan yang bukan formal,” imbuh Wamenko Dradjad.
Insentif Pajak, Vokasi, dan Potensi Digital Daerah
Pemerintah terus memacu investasi berkualitas tinggi guna membuka peluang kerja formal. Realisasi penanaman modal dua tahun terakhir menyentuh Rp3.923,2 triliun dengan daya serap 5,49 juta pekerja, dengan 51,8% porsi berada di luar Pulau Jawa.
Selain itu, pelatihan vokasi bagi 300 ribu peserta dan program magang 150 ribu orang disiapkan menyambut tahun 2027. Kebijakan ini diperkuat insentif PPh Pasal 21 DTP untuk gaji di bawah Rp10 juta di semua sektor serta diskon 50% iuran JKK-JKM.
Sektor pariwisata berbasis pengalaman kreatif turut diandalkan menjadi pilar penciptaan lapangan kerja formal baru. Selanjutnya, ekspansi pusat data dan ekosistem kecerdasan artifisial perlu diselaraskan dengan daya dukung energi serta air di daerah.
Pada akhirnya, kolaborasi kebijakan investasi, hilirisasi, dan adaptasi teknologi menjadi kunci utama agar masyarakat mampu bertahan sekaligus naik kelas.
