PLN Kawal Reforma Agraria lewat Pendampingan UMKM
Majene – PT PLN mendukung Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang diinisiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, melalui pendampingan UMKM. Langkah ini menyatukan penataan aset dan penataan akses untuk memberdayakan ekonomi warga.
Program yang digagas BPN tersebut tidak hanya mencakup legalisasi dan redistribusi lahan, tetapi juga penataan akses guna pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menata ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Rumah BUMN Jadi Ruang Tumbuh UMKM
General Manager PLN UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Edyansyah menyatakan komitmen pihaknya melalui Rumah BUMN di Majene.
“PLN melalui Rumah BUMN di Majene siap mendukung penguatan kapasitas UMKM agar pemanfaatan tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan nilai tambah dan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di Desa Limbua dan Desa Bonde Utara,” kata Edyansyah dalam keterangannya di Makassar. (Dikutip dari ANTARA News)
Pada 2026, lokasi binaan difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, serta Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Majene. Di dua desa ini, rata-rata penghasilan warga masih di bawah Rp2 juta per bulan.
Pelaku usaha kecil setempat masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi rendah, pemasaran terbatas, dan lemahnya kelembagaan usaha. Mayoritas warga juga masih menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, padahal Bonde Utara punya potensi perikanan tangkap dan Limbua unggul di pertanian bawang merah.
Dorong Hilirisasi dan Sertifikasi Halal
Edyansyah mengajak seluruh UMKM di Majene memanfaatkan fasilitas dan pendampingan yang tersedia agar usahanya semakin berkembang dan berdaya saing.
“Rumah BUMN kami hadir sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi para pelaku UMKM,” ujarnya. (Dikutip dari ANTARA News)
Ia berharap Program Reforma Agraria ini menyatukan berbagai instansi untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 kepala keluarga (KK) di dua wilayah tersebut, dengan 66 persen telah memiliki sertifikat tanah redistribusi dan 34 persen melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene Muhammad Ilham Yamin menilai penataan akses menjadi tahap penting setelah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah. Ia mengapresiasi dukungan PLN melalui Rumah BUMN Majene.
“Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Ilham. (Dikutip dari ANTARA News)
Manager Rumah BUMN PLN Majene Haidir Ali memastikan pihaknya akan mendampingi masyarakat mulai dari pembentukan kelompok usaha, fasilitasi legalitas seperti NIB dan PT Perorangan, hingga sertifikasi produk seperti izin edar, sertifikasi halal, dan HKI Merek.
“Kami juga akan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi produk melalui pendampingan kemasan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pemasaran agar produk lokal memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” ucap Haidir Ali. (Dikutip dari ANTARA News)
Dukungan PLN bagi UMKM di Majene menunjukkan bahwa akses terhadap tanah bukan sekadar kepastian hukum, tetapi juga pintu menuju ekonomi umat yang mandiri dan berdaya saing. (Redaksi)
