Prabowo: Tanpa Kepastian Hukum, Ekonomi Sulit Tumbuh Cepat
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat mustahil tercapai tanpa adanya kepastian hukum yang kokoh. Sebaliknya, ketidakpastian hukum justru akan menjadi batu sandungan besar bagi masuknya investasi asing maupun domestik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan kini menjadi prioritas mutlak pemerintah.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan di Jakarta saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa stabilitas sosial dan keamanan nasional merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan virtual, Rabu (1/7/2026). Dikutip dari detik.com.
Reformasi Aparat dan Perlindungan Rakyat
Selain itu, kepala negara mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada ketertiban lingkungan yang terjaga. Namun, stabilitas ini hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum mampu menjaga integritas moral mereka di lapangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan hukum wajib dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Prabowo.
Stop Komersialisasi dan Kriminalisasi Hukum
Lebih lanjut, presiden memberikan peringatan keras agar institusi peradilan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi motif personal. Institusi hukum tidak boleh menjadi alat penekan ekonomi bagi kelompok yang tidak memiliki kekuasaan atau modal finansial. Sebaliknya, netralitas hukum harus tetap terjaga demi menciptakan rasa keadilan yang merata di Indonesia.
“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tegas Prabowo.
Pada akhirnya, komitmen ketat ini akan menjadi ujian besar bagi masa depan iklim investasi di Indonesia. Jika kepastian hukum terwujud, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dipastikan akan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
