Aturan Ekspor Satu Pintu, Pengusaha Kapal Cemas Monopoli
Jakarta – Kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam (SDA) melalui raksasa baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), memicu alarm di sektor maritim. Langkah ambisius pemerintah ini dinilai berpotensi mengaburkan batas antara peran negara sebagai penggerak pembangunan dan pencari keuntungan murni. Sektor pelayaran swasta kini berada dalam posisi bersiap menghadapi perubahan peta logistik nasional.
Menakar Implikasi Logistik di Atas Air
Pelaku usaha armada laut nasional tidak ingin gegabah mengambil keputusan di tengah transisi regulasi. Asosiasi pemilik kapal domestik memilih untuk memantau situasi lapangan secara cermat sebelum memberikan penilaian akhir. Langkah mitigasi risiko saat ini menjadi prioritas utama guna memastikan rantai pasok tidak terganggu.
“Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Dikutip dari detik.com
Kekhawatiran terbesar muncul apabila entitas BUMN baru ini terjebak pada orientasi laba jangka pendek. Swasta nasional mendesak agar fungsi ideal korporasi milik negara tetap bertumpu pada pemerataan ekonomi makro. Sinergi yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha mandiri menjadi kunci keberlanjutan bisnis.
Swasta Butuh Kepastian Regulasi Komoditas
Ancaman penyempitan ruang gerak bagi investor lokal menjadi isu krusial yang terus dihembuskan ke permukaan. Di tengah turbulensi ekonomi global, perlindungan terhadap ekosistem usaha domestik tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah. Aturan main yang jelas jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar sentralisasi birokrasi perdagangan.
“Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh,” ujar Carmelita.
Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya dinilai negatif oleh kalangan pengusaha pelayaran nasional. Langkah ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk membersihkan praktik koruptif dalam rantai perdagangan internasional. Fokus pada perbaikan sistem dan transparansi data menjadi poin positif yang mendapat apresiasi.
“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Carmelita.
Target Operasional Penuh Danantara 2027
Perubahan besar ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah menetapkan payung hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia. Fase uji coba telah dimulai sejak pertengahan tahun ini sebagai persiapan menuju integrasi total.
Pada akhirnya, keberhasilan transisi ini akan diuji pada tiga komoditas utama yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Efisiensi PT DSI sebagai BUMN ekspor akan menentukan apakah sistem ini memperkuat atau justru melemahkan daya saing maritim Indonesia. Integrasi hulu-hilir harus berjalan tanpa mematikan usaha pelayaran swasta yang telah eksis.
