Menteri Iftitah Gaet Investor Jepang untuk Kawasan Transmigrasi Indonesia
Jakarta – Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, bertolak ke Jepang untuk menghadiri Osaka Expo 2025 pada 28 September–1 Oktober 2025. Dalam agenda tersebut, Iftitah dijadwalkan menjadi pembicara utama di forum bisnis internasional sekaligus memperkenalkan 154 kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian yang baru saja ditandatangani, disaksikan langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar Iftitah sebelum keberangkatannya ke Osaka, dikutip dari keterangan resmi.
Menurutnya, program transmigrasi memiliki dua kekuatan utama: ketersediaan lahan dan tenaga kerja produktif. Sementara itu, mitra industri dapat memberikan tiga keunggulan, yakni modal, teknologi, serta posisi strategis sebagai off-taker.
“Inilah titik temu kita. Transmigrasi dan industri harus dikawinkan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu misi utama yang saya bawa ke Jepang,” jelas Iftitah. Dikutip dari cnnindonesia.com
Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun
Selain berbicara di forum bisnis, Iftitah juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah investor Jepang untuk membahas peluang investasi di kawasan transmigrasi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp1,8 triliun guna mendukung pembangunan industri di 154 kawasan transmigrasi.
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Vernando Wanggai, bahkan sudah lebih dulu tiba di Jepang. Salah satu hasil awalnya ialah penjajakan kerja sama dengan LX International untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Pemerintah optimistis kehadiran Indonesia di Osaka Expo 2025 mampu menarik minat investor asing. Investasi tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
