Pemkab Sumbawa Barat Dirikan Koperasi Syariah untuk Lawan Rentenir
Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi membentuk delapan koperasi syariah di setiap kecamatan sebagai langkah nyata memberantas praktik rentenir yang kerap menjerat pelaku usaha kecil. Program ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional 2025, Selasa (23/9), di Sumbawa Barat.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, mengatakan koperasi syariah berbasis Kelompok Tuntas Baca Al-Qur’an (TBA) tersebut hadir dengan konsep pembiayaan tanpa bunga dan pengelolaan sesuai prinsip syariah.
“Keberadaan koperasi ini diharapkan menjadi solusi riil untuk memerangi praktik rentenir atau yang dikenal masyarakat sebagai bank rontok, yang selama ini menjerat usaha kecil,” ujar Amar. Dikutip dari antaranews.com
Selain menyediakan akses pembiayaan halal dan berkelanjutan, koperasi syariah TBA juga didorong untuk segera menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM. “Koperasi tidak boleh hanya berdiri di atas kertas. Pengurus harus segera menjalankan misi sosial-ekonomi yang diemban,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah menyerahkan bantuan modal awal kepada delapan koperasi secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kecamatan. Rinciannya, Rp800 juta untuk Kecamatan Taliwang, Rp500 juta untuk Seteluk, Rp450 juta untuk Brang Rea, Rp400 juta untuk Poto Tano, Rp350 juta untuk Sekongkang, Rp300 juta untuk Brang Ene, Rp250 juta untuk Maluk, dan Rp200 juta untuk Jereweh.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan koperasi memiliki modal cukup untuk beroperasi dan memberi manfaat nyata,” tegas Amar.
Tak hanya memberikan dana, Pemkab Sumbawa Barat juga menyiapkan pelatihan khusus bagi pengurus koperasi syariah TBA. Materi pelatihan mencakup manajemen keuangan, tata kelola usaha, hingga pemahaman akad-akad syariah agar koperasi mampu menjalankan transaksi sesuai prinsip Islam.
Bupati menekankan, koperasi syariah bukan hanya wadah pembiayaan, tetapi juga sarana edukasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam bagi masyarakat. “Ini bagian dari komitmen pemerintah membangun perekonomian yang sehat untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
