Wali Kota Munafri: Parkir Digital Bawa Transparansi dan Kepastian bagi Warga
Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah (PD) Parkir resmi meluncurkan sistem digitalisasi parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025). Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, serta penyerahan kalung QRIS Card kepada perwakilan juru parkir.
Sebanyak 27 juru parkir dilibatkan pada tahap awal uji coba di 16 titik, dengan dua lokasi percontohan di Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut langkah ini sebagai terobosan penting untuk mengatasi persoalan klasik perparkiran konvensional di kota ini.
“Selama ini sistem parkir masih manual dan berbasis tunai sehingga sulit diawasi. Dengan digitalisasi, semua transaksi tercatat otomatis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Munafri. Dikutip dari rri.co.id
Ia menambahkan, keberadaan juru parkir akan lebih tertata, sementara hasil yang diperoleh juga lebih pasti karena terdistribusi secara proporsional antara petugas dan pemerintah. Sistem ini, kata Munafri, juga memberi kepastian bagi masyarakat yang kerap merasa dirugikan dengan praktik juru parkir liar.
“Sering terjadi, baru berhenti sebentar sudah ditarik biaya parkir. Kadang juru parkir muncul tiba-tiba saat kita keluar, padahal tidak ada saat masuk. Dengan sistem ini, semuanya lebih jelas,” ujarnya.
Selain memberi kenyamanan bagi warga, digitalisasi parkir diharapkan mampu menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). “Kita ingin tahu persis berapa kontribusi PD Parkir terhadap kas daerah. Digitalisasi ini menjadi standar untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” ungkap Munafri.
Lebih jauh, ia mendorong PD Parkir menyiapkan rencana pembangunan gedung parkir (building parking) guna mengatasi keterbatasan lahan. “Kalau ada gedung parkir, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan, dan tugas Dinas Perhubungan akan lebih ringan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menegaskan digitalisasi parkir menjadi tonggak transparansi keuangan daerah. “Tidak bisa sekaligus serentak, tapi insyaallah tahun 2026, setengah dari titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu, kami butuh dukungan Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, PD Parkir juga membentuk Satgas khusus yang melibatkan unsur TNI dan Polri agar penerapan sistem digital ini berjalan sesuai aturan serta transparan di lapangan.
